SIANTAR, SENTERNEWS
Dugaan Penyimpangan Prosedur Administrasi dan Dugaan Mark Up Harga Pembelian Eks Rumah Singgah Covid-19 senilai Rp14,5 miliar yang dilakukan Pemko Siantar, harus tindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Siantar, Timbul Marganda Lingga didampingi Wakil Ketua, Daud Simanjuntak dan Frengki Boy Saragih usai Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi DPRD Siantar, Kamis (26/02/2026).
“Hasil rekomendasi Pansus yang sudah diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD agar dugaan mark up pembelian eks rumah singgah Covid 19, akan disampaikan ke Kejagung setelah rapat pimpinan DPRD, ” kata Timbul Marganda.
Rapat pimpinan tersebut dilakukan, Senin (02/03/2026). “Kita lihat saja nanti bagaimana hasil rapat pimpinan itu, ” ujar Timbul lagi.
Pada Rapat Paripurna sebelumnya, Pansus melaporkan bahwa pengadaan tanah dan bangunan Eks Rumah Singgah Covid-19, senilai Rp 14,5 miliar lebih yang dilakukan Pemko Siantar, merupakan penyimpangan prosedur dan administrasi yang tidak sesuai aturan perundang-undangan.
Kemudian, harga beli tanah dan bangunan dinilai tidak wajar dan jauh melampaui harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tidak profesional dalam melakukan penilaian terhadap harga tanah dan bangunan.
Status lahan dan bangunan Eks Rumah Singgah Covid-19, adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), bukan Sertifikat Hak Milik (SHM) .
Sesuai UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanah dengan status HGB secara sah milik Negara bukan milik pemegang HGB yang hanya memiliki hak mendirikan dan menggunakan bangunan di atas tanah dalam jangka waktu tertentu.
Pansus juga menemukan sejumlah ketentuan yang dinilai merupakan penyimpangan prosedur dan administrasi serta dugaan mark up. Sehingga, pengadaan tanah dan bangunan Eks Rumah Singgah Covid-19 itu direkomendasi untuk ditindaklanjuti Kejaksaan Agung RI.
MAYORITAS FRAKSI SETUJU KE KEJAGUNG
Sebelumnya, melalui Rapat Paripurna pandangan akhir Fraksi ada lima fraksi setuju rekomendasi Pansus. Satu Fraksi menyatakan setuju ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan satiu fraksi menyatakan agar DPRD menyampaikan hak interplasi.
Juru bicara PDI Perjuangan, Alfonso Lumban Tobing yang membacakan pandangan akhir menyatakan, data data ataupun berkas berupa berita acara dan keterangan dari pihak pihak terkait yang tertuang dalam laporan hasil Pansus masih minum. Maka data data tersebut masih dibutuhkan secara utuh dan otentik.
“Perlu pendalaman hasil laporan Pansus untuk meningkatkan fungsi pengawasan DPRD dan fraksi PDI Perjuangan mengusulkan mengunakan hak interpelasi, ” kata Alfonso.
Sementara, Sabariah Harahap sebagai juru bicara Fraksi Nurani Keadilan mengatakan, Rekomendasi Pansus dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Sedangkan Juru Bicara Fraksi PAN, Nurlela Sikumbang mengatakan, dengan memperhatikan seluruh isi laporan, dan rekomendasi Pansus, Fraksi PAN menerima hasil kerja dan rekomendasi Pansus DPRD Pematangsiantar untuk ditindaklanjuti ke Kejagung.
Demikian juga Ilhamsyah Sinaga sebagai Juru Bicara Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra melalui juru bicara Chairuddin Lubis juga.
Senada dengan Darson Rajagukguk sebagai juru bicara Fraksi NasDem dan Fraksi Golkar Indonesia melalui Josua Ferary Silalahi. (In)
