SIANTAR, SENTERNEWS
Untuk mensukseskan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) WEali Kota, Pemko Siantar telah menyiapkan dana hibah sebesar Rp 38,43 miliar. Bahkan sudah diteken atau ditandatangani untuk dicairkan sebesar 40 persen.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) dilakukan di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Kota Siantar tentang Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif Tahun 2024. Berlangsung di Ruang Serbaguna Pemko, Senin (06/11/2023) pagi.
Wali Kota Siantar melalui sambutannya mengatakan, dana sebesar Rp 68, 4 miliar itu merupakan dan hibah yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp25,2 miliar; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp6 miliar; dan Polres Siantar untuk pengamanan Rp7,2 miliar.
Dijelaskan, sesuai SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023, huruf c poin kedua: pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan dilakukan dua tahap. Pertama Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar 40 persen dari nilai NPHD, dan tahap kedua TA 2024 sebesar 60 persen dari nilai NPHD.
Penandatanganan NPHD untuk Penyelenggaraan Pilkada Wali Kota Siantar Tahun 2024 sekaligus penandatanganan Pakta Integritas Hak Mutlak dan Berita Acara, dilakukan Wali Kota,
Ketua KPU Kota Siantar Muhammad Isman Hutabarat, Ketua Bawaslu Kota Siantar Nanang Wahyudi Harahap dan Kapolres Siantar AKBP Yogen Heroes Baruno SH SIK.
Menurut Wali Kota, saat ini harus dapat menciptakan stabilitas kamtibmas yang lebih baik lagi di Kota Siantar agar masyarakat dapat merasa nyaman, terlebih menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif Tahun 2024 tanggal 14 Februari 2024, perlu lebih intens menyikapinya.
“Saya sangat mengharapkan pihak-pihak penyelenggara dapat mewujudkan tahapan-tahapan dengan baik dan benar. TNI dan kepolisian juga siaga mengantisipasi masalah dan mengawal suksesnya Pemilu,” ujarnya.
Kerjasama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, TNI/Polri dan penyelenggara yaitu KPU serta pengawas dari Bawaslu, begitu juga pemangku kepentingan serta masyarakat menjadi modal utama terciptanya suasana stabilitas kamtibmas di Kota Siantar.
Peserta Rakor diantaranya, Unsur Forkopimda Kota Siantar, KPU dan Bawaslu Kota Siantar, Asisten 1, 2, dan 3 Sekretariat Daerah Kota iantar, Staf Ahli Wali Kota, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Kemudian, pimpinan OPD terkait, Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Manajer PTPN III, Badan Pertanahan Nasional (BPN), camat, kapolsek, serta Danramil se-Kota Siantar. (In)
