SIANTAR, SENTERNEWS
Kota Siantar yang pernah disebut sebagai Kota Pendidikan, saat ini sedang tidak baik-baik saja. Khususnya, sektor pendidikan terus mengalami degradasi kualitas, manajerial dan infrastruktur. Sehingga, masuk dalam “daftar merah” .
Pernyataan tersebut disampaikan organisasi kemahasiswaan Kelompok Cipayung Kota Siantar yang terdiri dari GMKI, GMNI, HMI dan PMKRI, yang telah melakukan kajian dan pantauan di lapangan.
“Saat ini, kualitas pendidikan Kota Siantar berada dalam kondisi darurat yang tidak bisa lagi ditutupi dengan narasi keberhasilan semu,” kata Ketua GMKI Siantar-Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba melalui keterangan pers, Jumat (01/05/2025).
Salah satu indikasi sektor pendidikan masuk “daftar merah”, sembilan dari 14 SMP Negeri kekurangan peserta didik. Hal itu sebagai bukti kegagalan Walikota menjaga kepercayaan publik terhadap pendidikan negeri.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis. Tetapi kegagalan mengelola sektor pendidikan. Ketika sekolah negeri mulai ditinggalkan, yang runtuh bukan hanya sistem. Tetapi termasuk harapan masyarakat terhadap masa depan anak-anak mereka,” tegas Yova.
Lebih kritis lagi, Kelompok Cipayung menilai bahwa pembangunan pendidikan yang dilakukan Walikota Siantar tidak memiliki arah yang jelas. Ketimpangan kualitas antar sekolah dibiarkan, kebijakan dibuat tanpa kajian matang dan pengawasan berjalan lemah tanpa ketegasan. Bahkan, itu juga dinilai sebagai bentuk kelalaian serius.
Lebih parah lagi, persoalan kesejahteraan guru yang masih bermasalah menunjukkan Walikota tidak sungguh-sungguh menghargai peran tenaga pendidik. Sementara, bagaimana mungkin berbicara tentang kualitas pendidikan jika fondasi utamanya diabaikan.
Hal senada disampaikan Ketua Terpilih DPC GMNI Kota Siantar, Nicho Gurning. Kualitas pendidikan di Kota Siantar saat ini memprihatinkan
“Kita tidak boleh hanya terpaku pada deretan angka statistik kelulusan atau megahnya gedung-gedung sekolah. Pendidikan di Siantar harus dikembalikan pada khitah seperti yang dicita-citakan Proklamator RI Sukarno yang menjadikan pendidikan sebagai alat perjuangan membentuk manusia Indonesia yang baru.
Ditegaskan, pendidikan bukan pabrik ijazah dan Bung Karno pernah berpesan, pendidikan bukan sekadar mentransfer ilmu pengetahuan secara mekanis. Karenanya, sekolah-sekolah harus menjadi tempat persemaian pemuda untuk pembentukan kekuatan.
Untuk itu, Kelompok Cipayung menurut Nicho Gurning menolak pendidikan yang hanya mencetak “buruh-buruh kerah putih”. Tetapi, mampu mencetak pemikir yang radikal (berakar) dan berani mendobrak kejumudan sosial.
“Pendidikan di Kota Siantar harus mendorong kemandirian ekonomi dan intelektual. Siswa tidak boleh dididik menjadi peminta-minta kerja, melainkan pencipta kerja yang inovatif,” ujarnya.
Sementara, Ketua Umum HMI Cabang Siantar-Simalungun, Raja Doli Lubis menegaskan, komitmen yang disampaikan Walikota Wesly Silalahi terkait rencana pendirian perguruan tinggi negeri di Kota Siantar jangan hanya sebagai janji kampanye. Tetapi harus direalisasikan secara nyata.
“Hingga saat ini, tidak terlihat langkah konkret yang terukur dan transparan. Pemerintah kota belum menunjukkan arah kebijakan yang jelas. Baik dalam bentuk kajian, peta jalan, maupun komunikasi publik yang sistematis. Kondisi ini menimbulkan keraguan serius terhadap keseriusan pemerintah dalam menunaikan komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat,” bebernya.
Ditegaskan juga, kehadiran perguruan tinggi negeri bukan sekadar simbol pembangunan. Institusi tersebut berfungsi sebagai pusat produksi pengetahuan, inovasi, dan penguatan ekonomi lokal.
Dalam kerangka teori human capital, investasi pada pendidikan tinggi terbukti meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Mengabaikan agenda ini berarti mengabaikan fondasi pembangunan daerah itu sendiri.
Kemudian, Fransisco Mezgion Hutauruk Ketua PMKRI Cabang Siantar juga menkritik krisis multidimensi pendidikan di Kota Siantar. Mulai dari carut-marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) smpai runtuhnya disiplin siswa.
“Realitas hari ini sangat ironis. Sistem PPDB yang cacat pengelolaan telah memicu ketimpangan ekstrem. Di satu sisi terjadi penumpukan siswa di sekolah tertentu. Sementara sejumlah SMP Negeri justru sekarat karena kekurangan peserta didik,” katanya.
Fenomena itu dinilai membuktikan kegagalan Pemko Siantar memetakan zonasi pendidikan yang adil. Jika dibiarkan sekolah negeri akan kehilangan marwahnya sebagai pusat pendidikan rakyat dan infrastruktur negara akan terbengkalai sia-sia.
PMKRI juga menyoroti degradasi moral siswa yang kian mengkhawatirkan. Maraknya bolos massal dan perilaku negatif di luar sekolah, merupakan sinyal kuat bahwa pendidikan di Siantar telah kehilangan ruh pembangunan karakternya.
“Pendidikan tidak boleh sekadar menjadi formalitas akademik melainkan harus menjadi kawah candradimuka bagi integritas dan disiplin generasi muda,” tegasnya.
DESAK WALIKOTA
Sebagai bentuk tanggung jawab moral Kelompok Cipayung Kota Siantar mendesak Walikota Wesly Silalahi melakukan evaluasi total terhadap kinerja Dinas Pendidikan. Melakukan transparansi penuh terkait alokasi dan penggunaan dana pendidikan agar dapat diakses masyarakat luas.
Segera audit kelayakan infrastruktur seluruh sekolah negeri di Kota Siantar demi keamanan dan kenyamanan siswa. Hadirkan skema kesejahteraan yang jelas bagi guru honorer sebagai garda terdepan pencerdas bangsa.
Kelompok Cipayung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pendidikan di kota Siantar dan tidak akan ragu untuk turun ke jalan jika suara kritis ini hanya dianggap sebagai angin lalu oleh pemangku kebijakan. (In)
