SIANTAR, SENTERNEWS
Melalui rapat paripurna, DPRD Pematangsiantar tetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggran 2027 dan sampaikan pokok pikiran (Pokir) sebagai aspirasi masyarakat kepada Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi.
Rapat paripurna di ruang Harungguan DPRD Pematangsiantar itu dipimpin Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga didampingi Wakil Ketua Daud Simanjuntak dan Frengki Boy Saragih serta dihadiri 22 orang anggota dewan, Rabu (05/11/2026).
Turut hadir, Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, Sekda Junaedi Sitanggang , sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat dan lainnya.
Timbul Marganda Lingga mengatakan, DPRD Pematangsiantar telah mengesahkan Rencana Kerja Tahun Anggaran (TA) 2027 yang pada dasarnya untuk melaksanakan tugas Legislasi (Pembentukan Peraturan Daerah), Budgeting (Penyusunan Anggaran) dan Fungsi Pengawasan.
Setelah dibacakan Sekretaris DPRD Charles Siregar, Rencana Kerja yang telah disepakati para anggota dewan tersebut, ditandatangani unsur pimpinan.
Sementara, terkait dengan Pokok Pikiran, merupakan aspirasi masyarakat yang diperoleh anggota yang diperoleh anggota DPRD Pematangsiantar saat melakukan reses di delapan kecamatan sesuai Daerah Pemilihan (Dapil) tanggal, 25, 26 dan 27 Juli 2026.
“Lembaran pokok pikiran yang disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota, diharap dapat dilaksanakan Pemko Pematangsiantar untuk pembangunan dan percepatan pembangunan di Kota Pematangsiantar,” kata Timbul Marganda Lingga.
Usai menerima lembaran Pokok Pikiran dari DPRD Pematangsiantar, Wali Kota Wesly Silalahi mengatakan, Pokok Pikiran itu tidak terpisahkan dalam proses perencanaan pembangunan dan Pemerintah Kota berkomitmen menindaklanjuti dan mengintegrasikannya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara terarah, terukur, dan akuntabel
“Dalam prosesnya, akan dilakukan penelaahan dengan mempertimbangkan berbagai asspek. Antara lain keselarasan prioritas pembangunan daerah, sinkronisasi dengan program dan kegiatan perangkat daerah, kemampuan keuangan daerah, serta dampak dan manfaat bagi masyarakat,” beber Wali Kota.
Dijelaskan juga, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif.
Dengan kolaborasi yang baik antar legislatif dengan eksekutif, Wali Kota berpendapat dapat memastikan bahwa setiap program pembangunan yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. (In)
