SIANTAR, SENTERNEWS
Rapat Paripurna DPRD Pematangsiantar dengan agenda Nota Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi yang berlangsung di ruang Harungguan, akhirnya diskors, Rabu (11/11/202^0.
Sebelumnya, Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga didampingi Wakil Ketua Daud Simanjuntak dan Frengki Boy Saragih. Dihadiri 22 anggota .
Sementara, Wali Kota Wesly Silalahi yang tidak hadir diwakilkan kepada Wakil Wali Kota Herlina. Turut hadir, Sekda Junaedi Antonius Sitanaggang dan sejumlah pimpinan Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Pada kesempatan itu, Timbul Marganda Lingga menyatakan, Wali Kota tidak hadir karena mengikuti kegiatan penerimaan award di Denpasar Bali. Dan, suratnya dibacakan Sekwan Charles Siregar. Dan, pembacaan nota jawaban fraksi disampaikan Wakil Wali Kota Herlina mewakili Wali Kota Wesly Silalahi.
Ternyata, saat Wakil Wali Kota sudah berdiri di podium untuk siap-siap membacakan nota jawaban, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Erwin Freddy Siahaan mengajukan intrupsi.
“Saya mewakili teman-teman dari Fraksi PDI Perjuangan ingin mempertanyakan, apa urgensinya Wali Kota mengikuti kegiatan serimonial di Denpasar Bali dari pada memperjuangakan hak-hak yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada kita,” kata Erwin.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan dikatakan sepakat bahwa pandangan umum mereka, langsung dijawab Wali Kota.
“Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Wakil Wali Kota, Fraksi PDI Perjuangan membuka waktu di lain kesempatan kepada Wali Kota untuk langsung menjawab pemandangan umum yang kami sampaikan sebelumnya,” beber Erwin.
Intrupsi tersebut juga diperkuat Timbul Marganda Lingga yang juga bergabung di Fraksi PDI Perjuangan agar pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan langsung dijawab Wali Kota. Khususnya tentang adanya bangunan yang bermasalah yang peresmiannya dihadiri Wali Kota.
Nyatanya, Fraksi Golkar Indonesia melalui Alex Damanik juga mengajukan intrupsi dan menyatakan senda seperti yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Pihaknya juga ingin pandangan umum mereka juga dijawab Wali Kota secara langsung.
Selanjutnya, Hendra PH Pardede dari Fraksi Golkar Indonesia mengajukan intrupsi. Kalau Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar Indonesia minta pandangan umum mereka dijawab Wali Kota pada kesempatan berbeda, seperti apa sidang yang akan berlangsung?
SESUAI TATA TERTIB
Lantas, Timbul Marganda Lingga membacakan tata tertib DPRD yang intinya menyatakan, jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi tidak dapat diwakilkan. “Kami tidak bisa membatasi, fraksi lain. Tapi, kalau bicara soal tata tertib, sesungguhnya ini tidak bisa diwakilkan,” tegasnya.
Dinamika rapat ternyata berkembang, Chairuddin Lubis dari Fraksi Gerindra menyatakan, lebih baik rapat paripurna diskors. “Kami mengusulkan rapat ini diskors saja,” katanya.
Pada kesepotan itu juga, Hj Rini Silalahi sebagai Ketua Fraksi Golar Indonesia menyatakan, karena pandangan umum Fraksi ditujukan kepada Wali Kota, apakah Wakil Walikota dapat mempertanggungjawabkan semua pertanyaan yang diajukan seluruh fraksi?
“Kalau kita dengar semalam, mohon maaf, Fraksi Gerindra melalui pandangan umumnya menyinggung ketidakharmonisan hubungan antara Wali Kota dengan Wakil Wali Kota. Entah karena itu, hari ini muncul Wakil Wali Kota. Tapi, kalau Wakil Walikota hadir, harusnya Wali Kota juga hadir. Jadi, yang bertanggungjawab atas jawaban ini adalah Wali Kota,” beber Hj Rini Silalahi yang menyatakan setuju rapat paripurna diskors.
“Ini juga menjadi suatu kebaikan ke depannya. Jadi lebih penting kegiatan serimonial penerimaan award yang dibuat-buat? Padahal, lebih penting membahas APBD yang pada dasarnya merupakan milik rakyat yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Rini.
Rapat paripurna akhirnya diskors. Tetapi, tidak disebutkan sampai kapan skors berakhir. Setelah rapat paripurna ditutup dan Wakil Wali Kota Herlina meninggalkan ruangan rapat, Ketua Timbul Marganda Lingga yang dikonfirmasi mengatakan, rapat diskors sampai waktu yang tidak ditentukan.
“Biasanya, skors berlangsung dua atau tiga jam paling lama. Tapi, ini kita tunggu sampai Wali Kota hadir. Kalau jadwal berobah, tentu akan dilakukan rapat pimpinan untuk penentuan jadwal kembali,” kata Timbul singkat.
Sekedar informasi, rapat paripurna tersebut berkaityan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Pematangsiantar Tahun Anggaran 2027. (In)
