SIANTAR, SENTERNEWS
Dengan mengusung keranda berwarna putih bertuliskan “RIP Wali Kota Siantar”, petani, gerilyawan dan mahasiswa berunjuk rasa ke kantor DPRD Siantar dan Kantor Wali Kota, Selasa (26/9/2023).
Di kantor DPRD Siantar, pendemo menyuarakan tolak penggusuran tanah untuk rakyat di Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Siantar. Dan, mendesak agar aktifitas PTPN III di lahan yang sudah dikelola rakyat sejak tahun 2004, segera dihentikan.
Aksi yang didominasi kaum ibu itu mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Siantar dan Satpol PP. Bahkan, hadir juga Kapolres Siantar, AKBP Yogen Heroes Baruno SH SIK.
Namun, meski sudah berorasi secara bergantian, yang menerima pengunjuk rasa hanya Sekwan Eka Hendra. Dikatakan, anggota DPRD Siantar sedang melakukan reses di sejumlah kecamatan.
Karenanya, siap menerima aspirasi untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD Siantar.
Nyatanya, para pendemo tidak terima dan tetap mendesak agar mendatangkan anggota DPRD Siantar. Bahkan, Sekwan diminta melakukan video call dengan pimpinan DPRD Siantar.”Zaman sudah canggih, kami minta dilakukan video call, kami minta kapan DPRD bisa Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan petani,” kata Torop salah seorang pengunjuk rasa.
Karena tidak juga dilakukan video call, pengunjuk rasa menyatakan “Mosi Tidak Percaya” kepada para anggota DPRD Siantar. Selanjutnya, bergerak menuju kantor Wali Kota Siantar.
KEMANA WALIKOTA ?
Tiba di depan kantorWali Kota, pengunjukrasa tidak bisa masuk ke halaman kantor Pemko itu. Selain dua pintu gerbang ditutup rapat, juga dijaga personel Kepolisian dan Satpol PP dengan pagar betis.
karena massa aksi sampai memakan badan jalan Merdeka depan Kantor Wali Kota, terjadi kemacetan lalulintas. Selanjutnya, pihak kepolisian bernegoisasi kepada Pemko Siantar untuk membuka pintu gerbang agar pendemo bisa masuk ke halaman kantor Wali Kota dan arus lalulintas akhirnya berjalan lancar.
Di depan pintu masuk ruangan kantor Wali Kota, pengunjukrasa kembali melakukan orasi dan membacakan pernyataan sikap. Diantaranya, selain minta agar aktifitas PTPN III di Kelurahan Gurilla segera dihentikan, Wali Kota didesak menjalankan kesepakatan di Kantor Sekretariat Presiden (KSP), Pemko diminta aktif mendorong rerforma agraria di Kota Siantar. Terakhir, tolak penggusuran berkedok investasi.
Jelang beberapa saat, pengunjukrasa diterima Asisten III, Junaedi Sitanggang. Meski kehadirannya sempat ditolak karena massa aksi meminta agar mereka diterima Wali Kota. Namun demikian, terjadi dialog panjang.
Junaedi Sitanggang mengatakan, Pemko sudah punya data dan akan dilakukan analisis fakta dan juridis. “Sedangkan lahan di Kelurahan Gurilla itu bukan asset Pemko dan Apalagi pihak KSP sudah turun,” katanya.
Pernyataan itu akhirnya dikonfrontir pengunjuk rasa. Karena sudah delapan bulan berlangsung, tetapi tidak ada upaya Wali Kota untuk melakukan penyelesaian sengketa. Selama delapan bulan ini kemana?” kata pengunjukrasa melalui Yakop.
Kemudian, Pemko dikatakan tidak perlu lagi melakukan analisis fakta dan juridis. Pasalnya petani sudah menguasai lahan sejak tahun 2004 karena HGU PTPN III telah berakhir. Lebih dari itu, masyarakat yang mengelola lahan sudah membayar pajak.
“Masyarakat yang menempati lahan di Kelurahan Gurilla itu adalah rakyat Indonesia. Ini KTP nya,” kata Yakop. Bahkan, masyarakat dikatakan sudah mengikuti Pemilu dan pemilihan Wali Kota. Lebih dari itu Pemko sudah membangun jalan untuk masyarakat.
“Kami dari Pemko tetap akan melaksanakan sesuai koridor yang berlaku,” kata Junaedi Sitanggang menanggapi pertanyaan pengunjukrasa.
Selanjutnya, terjadi dialog panjang yang membuat Junaedi Sitanggang tampak hanya banyak mendengar. Namun, dialog terhenti saat terdengar azan sholat Zuhur sekitar jam 12.20 Wib.
Pada perkembangan selanjutnya, pihak Polres Siantar melakukan mediasi antara pengunjukrasa dan Pemko Siantar. Hasilnya, pengunjukrasa diminta segera menyurati Wali Kota untuk beraudiensi. Dan, hasil mediasi itu disampaikan kepada pengunjukrasa lainnya.
“Kita siap menyurati Wali Kota untuk menerima kita beraudiensi. Dan, dalam satu minggu ini kita minta supaya ditindaklanjuti. Kalau tidak, kami siap datang dengan jumlah massa yang lebih besar,” ujar Yakop, orator dari pengunjukrasa yang akhirnya bergerak meninggalkan halaman kantor Wali Kota.
Namun, di depan pintu gerbang kantor Wali kota itu, pengunjukrasa meletakkan keranda “RIP Wali Kota Siantar” untuk ditaburi kembang warna warni. Selanjutnya keranda dibakar sambil menyenandungkan lagu-lagu perjuangan.
Kemudian, pengunjukrasa yang terdiri dari FUTASI, GMKI, GAMPAR, GMNI, KPA, GERILYAWAN, PTSI dan LMND, membubarkan diri dengan tertib. (Tim)
