SIANTAR, SENTERNEWS
Setelah DPRD Siantar membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (25/08/2025) ternyata banyak potensi PAD yang dapat ditingkatkan.
Pernyataan itu disampaikan sejumlah anggota DPRD Siantar. Bahkan, bukan hanya mengoptimalisasi PAD, lebih dari itu, Pansus dapat melakukan pembahasan untuk mengantisipasi adanya kebocoran PAD.
“Salah satu sumber PAD yang berpotensi dapat dioptimalkan antara lain pajak restoran,” kata Franz Theodoran Sialoho yang juga anggota Pansus Pembahasan Evaluasi dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Fraksi Nurani Keadilan.
Selain itu, terkait dengan dugaan terjadi kebocoran dari sektor pajak restoran, dapat terjadi karena belum semua restoran yang menggunakan tapping box sebagai sistem yang digunakan memantau transaksi wajib pajak (WP) pada bisnis sebagai objek pajak.
Kemudian, terkait adanya wacana retribusi parkir kenderaan tepi jalan diserahkan kepada pihak ketiga tentu akan menjadi pembahasan apakah lebih efektif dibanding dengan dikelola Dinas Perhubungan seperti selama ini.
“Hal lain, misalnya terkait dengan pajak atau retribusi yang memberatkan masyarakat harus kita evaluasi. Misalnya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang beririsan dengan Pajak Bumi dan Bangunan atau (PBB),” kata Franz.
Dijelaskan juga, Fraksi Nurani Keadilan juga akan mencermati dinamika yang berkembang bagaimana sektor lainnya.”Ya, kita lihat lagi nanti usulan lain yang masuk ke Pansus agar bisa dicermati,” kata Franz lagi.
Sementara, Ilhamsyah Sinaga didampingi Metro B Hutagaol dari Fraksi Demokrat menyatakan, terkait kenaikan NJOP yang beririsan dengan kenaikan PBB perlu dievaluasi. Meski kenaikan itu terjadi di seluruh daerah Indonesia dengan besaran kenaikan bervariasi.
kenaikan NJOP perlu dievaluasi.
Dijelaskan, soal kenaikan NJOP it umemang masih memiliki kejanggalan. Ada daerah non bisnis atau pinggiran lebih tinggi dari daerah bisnis. Apalagi kenaikan NJOP itu hanya berdasarkan tim appraisal.
“Jadi kalau ada evaluasi soal NJOP, bukan hanya membuat pembayaran PBB menjadi rendah dan tidak memberatkan masyarakat, lebih dari itu tentu lebih berpotensi menarik minat investor datang ke Siantar,” ujar Ilhamsyah.
Sementara, soal retribusi sampah juga perlu ditinjau ulang atau dinaikkan. “Soal sampah itu sepertinya selalu menjadi konsumsi politik yang digoreng-goreng. Untuk itu perlu dinaikkan tetapi pelayanan harus ditingkatkan,” kata Ilhamsyah.
Hal lain yang perlu dicermati menurut Metro B Hutagaol, soal tera di SPBU se Kota Siantar yang harus benar-benar jujur atau tidak ada manipulasi pengurangan volume BBM yang dijual kepada konsumen harus sesuai angka yang ada pada SPBU.
Demikian juga terkait laboratorium limbah harus diadakan karena berkaitan dengan sumber PAD. “Pada dasarnya, banyak potensi lain yang bisa ditingkatkan, jadi, kita harap Pansus jeli menggali berbagai potensi strategis tuk optimlisasi PAD,” kata Metro.
Terpisah, Erwin Freddy Siahaan dari PDI Perjuangan yang juga sebagai Ketua Pansus mengatakan, pembahasan yang dilakukan Pansus tentu penuh dinamika. “Jadi, kita lihat nanti bagaimana dinamika yang berkembang,” katanya singkat. (In)
