SIANTAR,SENTERNEWS
Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Kota Siantar pertanyakan Musyawarah Daerah (Musyda) IMM Sumatera Utara Ke XX yang awalnya diselenggarakan di kota Medan tanggal 28 Juli 2024.
Namun, akhirnya berpindah lokasi di Kabupaten Asahan dengan dipilihnya langsung Pimpinan Umum dan Formatur yang jauh dari AD/ART. Sehingga, situasi itu perlu dipertanyakan karena legalitasnya sangy diragukan.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Umum PC IMM Kota Siantar, Zulham Afandi Saragi ynag menjelaskan kronologis Musyda yang digelar DPD IMM Sumut Karateker.
“DPD IMM Sumut Karateker itu terdiri dari Ihya Rizki selaku ketua tim Karateker, Ahmad Bayu Nugroho Selaku Sekretaris yang juga terdiri Ari Aprian Harahap, Jenro Sijabat dan Rahmat Syarif bertinda sebagai anggota,” katanya, Jumat (2/8/2024).
Dijelaskan juga, tanggal 28 Juli peserta musyawarah mempertanyakan terkait nama calon ketua umum dan formatur yang tak juga diumumkan Panitia Pemilihan. Padahal AD/ART menyatakan, nama calon ketua umum paling lambat harus diumumkan 21 hari.
“Kemudian, apabila calon ketua umum hanya satu, harus diperpanjang. Sehingga mendapat banyak perdebatan. Namun hasilnya tidak membuat keputusana yanag jelas. Bahkan sempat terjadi keributan di arena musyawarah. Sehingga diskors hingga 2×60 menit,” ujar Zulham .
Zulham juga menjelaskan, selama sidang diskors, tidak ada pemberitahuan yang jelas namun polisi telah ramai sekitar ratusan personil turun bersiaga di sekitar lokasi Musyda Hotel Griya Kota Medan itu.
“Kita sebagai peserta Musyda asal Kota Siantar sama sekali tidak mengetahui adanya perpindahan lokasi ke Asahan pada tanggal 29 Juli yang malah sudah ada Ketua Umum dan Formatur Terpilih. Padahal jelas pada saat waktu itu kami berada di kota Medan,” tegasnya.
Sementara, Rizwan Azri Hasibuan sebagai Ketua Bidang Organisasi menyampaikan , seharusnya Musyda sebagai ajang silaturrahim kader bertukar gagasan dan saling berkenalan. Namun pada Musyda yang dilaksanakan Team Karateker DPD IMM Sumut, jauh dari kata beradab. Bahkan dikatakan nyata memperlihatkan keberpihakan. Sehingga banyak rambu organisasi yang dilanggar.
“Belum lagi kita melihat jelas bahwa DPP IMM sebagai Team Karateker, diam ketika sesama kader saling mengeluarkan kata tak pantas karena adanya caci maki. Inikah yang diinginkan para pengurus DPP IMM,” kata Rizwan Azri Hasibuan sembari bertanya.
Dengan adanya kondisi yang tidak pantas itu DPP IMM dikatakan seperti melakukan pemangkasan hak. Apalagi Musyda dikenakan Biaya SWP (Sumbangan Wajib Peserta) dan SWO (Sumbangan Wajib Organisasi).
“Mau dibawa kemana DPD IMM Sumut dengan cara pembegalan seperti itu menabrak rambu organisasi,” kata Zulham yang juga menegaskan bahwa PC IMM Siantar sama sekali belum mengakui adanya Ketua Umum Terpilih manapun meski ramai flayer di medsos mengatasnamakan PC IMM Siantar.
Padahal, PC IMM Siantar sama sekali tidak pernah mengeluarkan flayer dan sudah melakukan klarifikasi resmi diakun media sosial PC IMM Siantar.
“Kita minta agar DPP IMM lebih bijaksana menelaah setiap problem yang terjadi agar keputusan itu dapat diterima semua pihak. Sehingga tidak terkesan membawa titipan,” katanya mengakhiri. (In)
