SIANTAR, SENTERNEWS
Sektor perparkiran di Kota Siantar harus segera dibenahi agar tidak terjadi banyak kebocoran yang membuat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak pernah dicapai. Begitu juga soal karcis harus diberikan juru parkir (Jukir) kepada pengendera.
Fakta itu terungkap saat Komisi III DPRD Siantar melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan Kota Siantar. Berlangsung di ruang Komisi III DPRD Siantar. Dipimpin Cindira sebagai Ketua Komisi III, Senin (17/3/2025).
“Para Jukir harus bekerja dengan baik dan jangan sempat terjadi kebocoran. Karena kalau dipecat sulit untuk mencari pekerjaan,” kata Andika Prayogi Sinaga dari Komisi III DPRD Siantar kepada Dinas Perhubungan dan para Jukir yang hadir.
Pantauan Andika Prayogi, banyak kejanggalan penempatan para Jukir. Misalnya, ada Jukir yang bukan warga lokasi parkir itu sendiri. Padahal, itu berpotensi mengundang kontak fisik dengan pemuda setempat yang ingin menjadi Jukir karena tidak punya kerja.
“Kalau ada potensi baru membuka titik parkir, utamakan pemuda setempat sebagai Jukir. Jangan pula misalnya titik parkir di Kelurahan Timbang Galung, Jukirnya jauh dari kelurahan lain. Ini bisa menimbulkan kecemburuan bagi pemuda setempat,” kata Andika Prayogi lagi.
Sementara, Erwin Freddy Siahaan mempertanyakan soal e- Parkir di depan Toko Roti Ganda yang sempat diberlakukan tetapi akhirnya tak berlaku lagi karena tidak memiliki management yang baik.
“Bagaimana soal pemberian karcis di 265 titik parkir kepada kepada pengendera? Ini untuk mengantisipasi adanya Jukir bodong atau liar. Bagaimana itu?” tanya Erwin Freddy Siahaan.
Menjawab pertanyaan itu, Kepala Bidang Perparkirakan Tepi Jalan, Poltak Simarmata mengatakan, pihaknya ada memberikan karcis kepada Jukir agar diberikan kepada pengendera yang parkir.
“Kita sudah menghimbau para juru parkir memberikan karcis itu kepada pengendera. Kalau tidak ada karcis, jangan berikan uang parkir,” kata Poltak.
Pernyataan Poltak itu langsung ditanggapi Erwin Freddy Siahaan. “Ini jelas ya, kalau tidak ada karcis, jangan bayar. Untuk itu, kita akan sosialisasikan kepada masyarakat,” ujar Erwin.
Jelang RDP itu berakhir, Kadis Perhubungan Julham Situmorang datang terlambat. Dan saat dikonfirmasi setelah RDP bubar, malah tidak senada sdengan pernyataan Poltak Simarmata. “Wah, kalau itu, kita evaluasi dulu,” kata Julham Situmorang singkat. (In)
