SIANTAR, SENTERNEWS
Terkait kasus Kadis Perhubungan Kota Siantar, Julham Situmorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan telah ditahan ternyata mengundang beragam pendapat dan berkembang luas.
Ketua DPC PKB Kota Pematangsiantar, Imran Simanjuntak MA mengatakan, saat ini Kota Siantar berdiri di tengah badai keprihatinan. Ketika dugaan korupsi menyeret pejabat publik, kita wajib menegakkan hukum.
“Tapi ketika keadilan sendiri diduga diperas oleh mereka yang berseragam, maka persoalan kita bukan lagi soal hukum-melainkan soal keberanian untuk menggugat sistem yang pincang,” tegasnya melalui keterangan pers, Rabu (30/07/2025).
Pada dasarnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dikatakan mengecam keras segala bentuk penyelewengan. Termasuk dalam pengelolaan retribusi parkir sebagaimana dituduhkan kepada Julham Situmorang.
Namun, PKB menyatakan tidak atau menolak untuk menutup mata terhadap fakta bahwa Julham secara terbuka menyampaikan tuduhan serius.”Dia diperas oleh oknum aparat kepolisian sebesar Rp200 juta. Ini harus dihentikan,” tegas Imran lagi.
Permasalahan tersebut dikatakan bukan hanya soal dugaan korupsi. Lebih dari itu, telah menyentuh jantung keadilan di Indonesia khususnya di Kota Siantar. Jika benar aparat penegak hukum memperdagangkan keadilan, maka yang dilakukan bukan menegakkan hukum. Tetapi, sedang memperdagangkan ketakutan.
Untuk itu, DPC PKB Kota Pematangsiantar menyatakan, “Tata ulang management perparkiran yang profesional di Kota Pematangsiantar berbasis digitalisasidan transparansi”.
“Hukum tidak boleh jadi komoditas! Keadilan harus ditegakkan dengan bersih dan transparan,bukan dibisniskan oleh oknum berseragam”.
“Bongkar tuntas dugaan pemerasan ini. Jangan ada impunitas bagi aparat yang menodai namainstitusi demi kepentingan pribadi”.
“Kami mendesak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Propam Polri untuk tidak hanya menanggapi, tetapi mengambil tindakan nyata dan terbuka agar kepercayaan publik tidak runtuh sepenuhnya”.
“PKB berdiri bersama rakyat, menolak segala bentuk intimidasi dan korupsi berskala sistemik. Kami percaya bahwa perbaikan sistem bukan sekadar slogan. Itu harus dibuktikan lewat keberanian menindak, meski yang ditindak adalah mereka yang memakai seragam,” kata Imran Simanjuntak.
Lebih lanjut dikatakan, PKB tidak akan diam. Tidak sekadar mengutuk dugaan pemerasan terhadap Julham Situmorang. PKB menuntut jawaban, menuntut perombakan, dan menuntutkejujuran dalam penegakan hukum.
“Hukum seharusnya jadi pelita, bukan jerat. Dan kami akan terus menyuarakan ini sampai pelita itu kembali menyala di setiap kantor pelayanan publik. Mari kita songsong perubahan. Bukan demi satu orang, tapi demi generasi yang layak dibesarkan dalam sistem yang bersih. Hidup Keadilan! Hidup rakyat!” tegasnya mengakhiri. (Rel)
