SIANTAR, SENTERNEWS
Kelompok Cipayung Kota Pematangsiantar yang terdiri dari GMKI, GMNI dan HMI gelar kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film Pesta Babi “Kolonialisme di Zaman Kita”. Berlangsung di di Sekretariat GMNI Pematangsiantar.
Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun Yova Ivo Cordiaz Purba, kegiatan itu sebagai ruang refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi, kebebasan sipil, dan situasi sosial masyarakat saat ini.
Nobar dan Diskusi yang berlangsung Selsa (06/05/2026) itu, dihadiri Pdt. Drs. Mardison Simanjorang STh MHum sebagai pemantik dalam sesi diskusi dan Ketua GMKI, GMNI, HMI sebagai penanggap.
“Nobar menjadi wadah bagi mahasiswa, pemuda, serta masyarakat umum untuk bersama-sama membangun kesadaran kritis di tengah berbagai dinamika kebangsaan yang dinilai semakin memprihatinkan,” ujar Yova.
Film “Pesta Babi” dipilih karena dinilai mampu menghadirkan gambaran tentang ketimpangan kekuasaan, pembungkaman suara rakyat, serta berbagai persoalan kemanusiaan yang relevan dengan realitas hari ini terkhususnya di tanah Papua.
Film Pesta Babi dikatakan sebagai gambaran situasi yang dihadapi masyarakat Papua hari ini, mulai dari intimidasi, eksploitasi sumber daya alam, perampasan ruang hidup masyarakat adat, hingga berbagai bentuk kekerasan yang kerap dibenarkan atas nama pembangunan dan stabilitas nasional.
“Ruang-ruang diskusi harus kita rawat sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi agar tidak kehilangan arah. Demokrasi tidak hanya berbicara soal pemilu dan kekuasaan. Tetapi juga menyangkut keberanian masyarakat dalam menyampaikan kritik, memperjuangkan keadilan, dan membela hak-hak rakyat,” ujar Yova.
Ditegaskan juga, kegiatan itu menjadi ruang dialog untuk merawat nalar kritis generasi muda agar tidak apatis terhadap berbagai persoalan bangsa. Mahasiswa dan pemuda harus tetap menjadi kelompok yang peka terhadap ketidakadilan sosial dan ancaman terhadap demokrasi.
Diskusi yang berlangsung setelah pemutaran film menghadirkan berbagai pandangan dan refleksi dari peserta mengenai kondisi demokrasi, kebebasan berekspresi, hingga tantangan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil ke depan.
Antusiasme peserta menunjukkan bahwa ruang-ruang intelektual dan diskursus kritis masih sangat dibutuhkan di tengah situasi sosial politik yang terus berkembang.”
Selanjutnya Formateur/Ketua Umum HMI Cabang Pematangsiantar-Simalungun Raja Doli Lubis menyampaikan, pemerintah pusat hingga hari ini dinilai belum mampu menghadirkan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat Papua.
“Yang terjadi justru eksploitasi hutan, pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan pendekatan represif yang memperlihatkan wajah kolonialisme modern negara terhadap rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Raja Doli juga menyoroti berbagai proyek pembangunan dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dianggap tidak memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat adat Papua.
“Negara tidak bisa terus berlindung di balik narasi pembangunan nasional. Tanah Papua bukan tanah kosong. Jika pemerintah pusat tidak mampu menghadirkan kesejahteraan melalui proyek-proyek strategis tersebut, maka proyek itu perlu dievaluasi bahkan dihentikan,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan pembangunan seharusnya berpijak pada amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Faktanya hari ini, banyak kebijakan yang justru menjauh dari semangat konstitusi. Kekayaan alam Papua terus diambil, tetapi masyarakatnya masih hidup dalam ketimpangan dan ketidakadilan,”
Kemudian Ketua Terpilih DPC GMNI Pematangsiantar Nicho Gurning menyampaikan, Eskalasi situasi di Bumi Cenderawasih Papua, yang kian hari kian menjadi panggung kontestasi kekuatan imperialisme modern, maka kami DPC GMNI Pematangsiantar menyatakan dengan tegas:
”Bahwa apa yang terjadi di Papua hari ini bukanlah sekadar persoalan keamanan atau integrasi wilayah semata, melainkan merupakan manifestasi nyata dari Neokolonialisme (Nekolim) yang sedang mencoba mengoyak tubuh Proklamasi. Hari ini, sistem penghisapan itu bekerja secara Legal di Bumi Papua, memanipulasi konflik demi menguras kekayaan alam di balik selimut isu kemanusiaan dan politik pecah belah.
”Menghadapi gempuran Nekolim tersebut, GMNI Pematangsiantar menegaskan bahwa satu-satunya jalan keselamatan bagi rakyat Papua adalah dengan mengimplementasikan yakni TRISAKTI.
Berdaulat Dalam Politik Bahwa penyelesaian masalah Papua harus bersih dari dikte dan intervensi asing. Kedaulatan politik harus dikembalikan ke tangan rakyat Papua dalam bingkai persatuan nasional yang setara, bukan melalui kebijakan yang represif maupun tunduk pada kepentingan geopolitik global.
“GMNI menolak keras eksploitasi sumber daya alam Papua yang hanya memperkaya korporasi multinasional sementara rakyat Marhaen di Papua tetap berkubang dalam kemiskinan. Papua harus Berdikari; kekayaan Cenderawasih harus dikelola oleh tangan-tangan anak bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua, bukan menjadi upeti bagi kekuatan kapitalisme internasional,” tutupnya.
Kelompok Cipayung Kota Pematangsiantar berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi langkah kecil dalam membangun kesadaran kolektif, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan keberanian moral untuk terus menyuarakan kebenaran dan keberpihakan terhadap masyarakat yang tertindas.
Demokrasi yang sehat dikatakan lahir dari masyarakat yang berani berpikir, bersuara, dan bergerak bersama menjaga nilai-nilai keadilan. (Rel)
