SIANTAR, SENTERNEWS
Pembahasan rencana perobohan Gedung IV Pasar Horas, Jalan Merdeka yang dilakukan DPRD Siantar melalui rapat gabungan Komisi DPR|D Siantar, berlangsung alot. Bahkan, Sekda diminta tidak “ngotot”, Rabu (17/09/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan Komisi itu dipimpin Ketua DPRD Siantar Timbul Marganda Lingga, didampingi Wakil Ketua Frengky Boy Saragih itu, juga dihadiri Sekda, Junaedi Antonius Sitanggang.
Darson Anggiat Rajagukguk pada rapat gabungan Komisi DPRD Siantar, membacakan rekomendasi hasil rapat kerja dengan PD PHJ terkait Rencana Perumbahan (P) APBD Kota Siantar Tahun Anggaran (TA) 2025.
Dibeberkan, rekomendasi Komisi II DPRD Siantar setelah rapat kerja dengan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) menegaskan, perobohan Gedung IV Pasar Horas itu harus direalisasi.
Setelah perobohan gedung IV yang terbakar September 2024 lalu itu, pedagang pindah ke kios darurat yang dibangun di lokasi gedung yang dirobohkan. Sehingga, arus lalulintas berjalan lancar. Masyarakat dan pedagang merasa nyaman.
“Seperti yang dijanjikan Pemko, perobohan bulan September harus dilaksanakan dan Komisi II siap sebagai garda terdepan,” kata Darson.
Sementara, anggota DPRD Siantar Cindira, Ketua Komisi III mengatakan, terkait pemindahan kios pedagang yang saat ini berada di depan eks Gedung IV ke bagian bawah yang masih di Jalan Merdeka, perlu dilakukan penataan.
“Masalahnya, keberadaan kios yang direlokasi akan menghambat akses mobil warga keluar masuk ke ruko sebagai tempat tinggal warga,” kata Cindira.
Menjawab pertanyaan itu, Sekda Junaedi Sitanggang mengatakan sudah ada pemberitahuan kepada warga pemilik ruko yang bagian depannya akan dibangun kios. Sosialisasi juga disampaikan kepada pedagang yang akan berjualan sekitar 2,5 bulan menunggu perobohan Gedung IV selesai.
“Ruko tidak ditutup sepenuhnya dan hasil dialog dengan warga, tetap diberi ruang untuk keluar masuk,” jawab Sekda yang langsung ditanya Cindira lagi apakah sudah ada sosialisasi kepada warga.
“Kalau sudah sosialisasi, mengapa warga pemilik ruko tidak diundang? Masyarakat bilang tidak ada sosialisasi. Ini bisa konflin karena mobil akan keluar masuk,” kata Cindira lagi.
Dialog Cindira dengan Sekda berlangsung hangat. Sekda mengatakan, kebijakan relokasi pedagang ke bagian Jalan Merdeka bawah harus dilakukan dan sudah ada sosialisasi.
Sementara, Ketua DPRD Siantar Timbul Marganda Lingga mengatakan, sosialisasi harusnya dilakukan secara menyeluruh. Bukan orang perorang. Sehingga, informasi yang disampaikan lengkap dan ada solusi mobil dapat keluar masuk ruko.
Sekda Junaedi Sitanggang mengatakan, kebijakan itu tidak bisa dirobah. Lantas, Cindira kembali menimpali, semua warga pemilik ruko yang bagian depannya terhalang kios harus diundang seluruhnya untuk soosialisasi.
“Undang semua supaya merka mengetahui hanya 2,5 bulan. Masalahnya kan, tidak semua didatangi. Bapak jangan ngotot,” kata Cindira dengan nada sedikit tinggi.
Menanggapi pernyataan itu, Sekda kembali menyatakan sudah ada batas waktu atau take line yang ditentukan. “Semakin banyak aspirasi semakin bertele-tele. Sedangkan minggu depan pemindahan pedagang sudah dimulai,” kata Sekda sembari mengatakan, aspirasi Cindira akan diselesaikan.
Lebih lanjut Sekda mengatakan, kebijakan tidak bisa sepihak. Tetapi, itu merupakan tanggungjawab bersama. ”Akhir bulan ini, Gedung IV akan mulai dibongkar dan akan ada dialog lagi,” jelas Sekda. (In)
