DPRD Siantar melalui fraksi menyatakan, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat buruk. Indikasinya, meski tahun 2022 hanya tinggal sebulan lebih lagi, serapan anggaran untuk Belanja Langsung ternyata masih sangat rendah.
Untuk itu, Andika Prayogi Sinaga dari Fraksi Hanura mengatakan, berdasarkan analisa kebijakan tersebut, Pemko Siantar diminta agar meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Sehingga penyerapan anggaran dapat dilaksanakan sesuai target. Tidak terjadi seperti tahun sebelumnya yang sangat rendah dan di tahun 2022 ini yang masih sekitar 40 persen.
“Padahal, sisa waktu tahun 2022 atau tahun anggaran akan berakhir, tinggal 40 hari lagi,” ujar Andika Prayogi yang membacakan Pandangan Umum Fraksi Hanura terkait Nota Keuangan Rancangan APBD Siantar 2023 pada rapat paripurna DPRD Siantar yang dihadiri Wali Kota, dr Susanti Dewayani, Selasa (23/11/2022).
Selanjutnya, kinerja OPD dan sumber daya manusia yang tidak mampu merealisasikan program kegiatan yang dinilai dari serapan anggaran, dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, diminta kepada Wali Kota untuk menindak serta mempertimbangkannya agar dilakukan penggantian posisi kepemimpinan OPD dengan ASN yang memiliki kompetensi mumpuni.
Hal tersebut juga diperkuat Fraksi Partai Golkar melalui Lulu G Purba. Dikatakan, kinerja ASN di jajaran Pemko Siantar sangat buruk karena serapan anggaran sampai akhir triwulan ketiga tahun 2022 sangat rendah.
Kemudian, soal buruknya kinerja Pemko, dan untuk menyikapi informasi yang beredar di publik termasuk dari kalangan ASN, terkait adanya intervensi dari oknum tertentu yang menamakan dirinya utusan dari “penguasa/owner” terhadap kebijakan/kegiatan/program di setiap OPD yang sudah sangat meresahkan, diminta agar segera dihentikan,” tegas Lulu G Purba.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Ferry SP Sinamo juga menyoroti soal rendahnya serapan anggaran khususnya tentang Belanja Langsung tersebut. Apalagi tahun 2022 hanya tinggal 39 hari lagi. Untuk itu, kepada Wali Kota dipertanyakan apa penyebabnya.
“Apa langkah Pemko sehingga pembangunan untuk kepentingan rakyat terabaikan? Padahal pemerintah pusat melalu Menteri Keuangan gencar mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan serapaan anggaran,” ujarnya.
Menanggapi soal rendahnya serapan anggaran tersebut, Wali Kota dr Susanti Dewayani SpA, akan memberi tanggapan melalui Nota Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi, hari ini, Rabu (24/11/2022). (In)
