SIANTAR, SENTER NEWS
Pada rapat paripurna besok atau, Senin (24/7/2023) sekira jam 10.00 Wib, DPRD Siantar melalui fraksi dipastikan siap mengkritisi Nota Keuangan Atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Siantar Tahun 2022 yang dinilai mencurigakan.
Dikatakan mencurigakan, terutama terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 160 miliar lebih, dinilai sebagai pemecah rekor selama beberapa kali Wali Kota berganti dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Siantar.
Seperti dikatakan Ketua Fraksi Partai NasDem, Frans Herbert Siahaan. “Ada apa soal Silpa yang begitu besar? Ini aneh dan mencurigakan. Untuk itu, melalui pandangan umum akan kita pertanyakan,” ujarnya, Minggu (23/7/2023).
Melalui besarnya Silpa tersebut, Pemko Siantar dengan Wali Kota dr Susanti Dewayani dikatakan tidak peka terhadap kondisi yang terjadi. Masalahnya, dana sudah ada tetapi tidak dapat dipergunakan. “Jadi, nanti kita pertanyakan pada pandangan umum,” ujar Frans Herbert.
Tak jauh beda dengan pendapat Andika Prayogi Sinaga dari Fraksi Hanura. Sehingga, pada pemandangan umum fraksi, hal itu tentu akan dipertanyakan. Kemudian, jawaban Wali Kota pada rapat paripurna selanjutnya, diharap tidak normatif. Tapi, sesuai dengan apa yang dipertanyakan.
Sementara, sejumlah fraksi lainnya seperti Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra juga dipastikan akan menjadikan soal Silpa dimaksud sebagai “menu” yang sangat strategis mengkritisi bagaimana Wali Kota dalam hal menggunakan anggaran.
Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ilhamsyah Sinaga juga berpendapat, membenarkan soal Silpa yang begitu besar merupakan sejarah sepanjangan adanya Wali Kota yang sudah berganti berkali-kali. Sehingga, hangat diperbincangkan di kalangan internal DPRD Siantar. Dan, Fraksi Demokrat juga akan mempertanyakannya pada rapat pandangan umum.
Setelah itu, agar lebih jelas, akan dibahas atau dipertanyakan lagi melalui rapat komisi. Apalagi soal Silpa berkaitan dengan serapan anggaran tahun 2022 hanya sekitar 82 persen. “Muncul pertanyaan mengapa 18 persen lagi tidak digunakan?” kata Ilhamsyah.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Netty Sianturi mengatakan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap APBD 2022.
Namun, meski WTP, Netty menyatakan ada indikasi bahwa pengelolaan anggaran tidak tepat guna. Terbukti, besaran sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Rp 160 miliar lebih, sangat mengherankan. bahkan, bisa disebut sebagai terbesar sepanjang sejarah kota Siantar.
“Kita dari Fraksi Gerindra berpendapat bahwa penilaian bpk terkait dengan WTP itu memang masih opini. Dan, itu akan kita pertanyakan pada pandangan umum,” ujar Netty Sianturi. (In)
