SIANTAR, SENTERNEWS
Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti Camat, Lurah, RT/RW sampai kepala Lingkungan di Kota Siantar yang terlibat mendukung salah satu partai politik menjelang Pemilu 2024, semakin dipergunjingkan.
Bahkan, pola yang dilakukan selalu sama. Indikasinya, Camat memerintahkan Lurah dan Lurah mengumpul RT dan RW atau Kepala Lingkungan yang kemudian melakukan upaya penggalangan. Bahkan ada intimidasi kepada warga. Sehingga, tampak seperti terstruktur.
Namun, ketika masyarakat mengetahui dan menolak digiring mendukung salah satu calon maupun partai politik, malah diintimidasi. Sehingga, warga menyampaikannya kepada pengurus partai politik atau mencuat saat anggota DPRD Siantar melakukan reses.
Fakta tersebut sudah beberapa kali disampaikan sejumlah fraksi DPRD Siantar melalui rapat paripurna. Turut dihadiri Wali Kota Siantar dr Susanti Dewayani yang juga diketahui sebagai salah satu ketua partai politik.
Seperti yang disampaikan Fraksi Hanura pada rapat paripurna DPRD Siantar beberapa hari lalu. Melalui juru bicara Suhanto Pakpahan dengan vulgar mengatakan bahwa istri Camat Siantar Marimbun yang saat ini sebagai Bakal Caleg, melakukan intimidasi terhadap warga terkait kepesertaan PKH.
“Kita ada menerima informasi dari masyarakat bahwa istri camat melakukan intimidasi kepada masyarakat. Selanjutnya, kita sampaikan pada rapat paripurna yang juga dihadiri Wali Kota agar menonaktifkan Camat itu untuk sementara,” kata Ketua Fraksi Hanura, Andika Parayogi Sinaga SE, Kamis (26/10/2023).
Namun, hal yang mengecewakan, pernyataan Fraksi Hanura itu sempat tidak ditanggapi melalui nota jawaban Wali Kota. Sehingga, Fraksi Hanura melakukan intrupsi. Namun, jawaban Wali Kota dinilai normatif karena katanya akan dibahas pada kesempatan berbeda.
“Nyatanya, sampai saat ini, kita tidak pernah diajak membahasnya,” kata Andika Prayogi Sinaga lagi sembari mengatakan bahwa sejumlah partai politik lain juga pernah menyampaikan keberadaan ASN yang disebut terlibat dalam politik praktis. Untuk itu, keterlibatan ASN dalam poliitik praktis perlu perhatian serius demi terciptanya Pemilu 2024 yang aman dan damai.
Ketua Fraksi Demokrat Ilhamsyah Sinaga menyatakan senada. Melalui pemandangan umum Fraksi Demokrat juga pernah menyinggung kiprah Camat dan Lurah yang terindikasi melakukan politik praktis dengan cara mengintimidasi sejumlah Ketua RT dan RW untuk mendukung salah satu partai politik.
“Banyak laporan kita terima dan kita terus mengumpulkan bukti-bukti dengan melakukan sayembara. Bagi warga yang mendapatkan bukti otentik terkait keterlibatan ASN, akan kita beri hadiah, ” tegas Ilhamsyah Sinaga didampingi sekretaris Fraksi Demokrat Metro B Hutagaol.
Dinamika yang terjadi saat ini dikatakan miris dan tidak pernah terjadi pada Pemilu sebelumnya. “Kita dari Demokrat punya pengalaman dan sebelumnya ada dua Wali Kota dari Demokrat tapi tidak melakukan hal seperti sekarang,” ujarnya.
Pada kesempatan sebelumnya lagi, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan, dinamika perkembangan saat ini, penempatan lurah camat dan pejabat lainnya lebih mengutamakan kepentingan partai politik tertentu tanpa mempertimbangkan kompetensi dari ASN yang ditempatkan.
Bahkan, Fraksi PDI Perjuangan juga menerima laporan dari masyarakat bahwa adanya oknum yang melakukan intimidasi kepada calon penerima bantuan yang sudah masuk dalam daftar tunggu DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) akan dicoret dan terhentinya bantuan secara mendadak.
Pernyataan itu disampaikan Imanoel Lingga pada pada pandangan umum fraksi PDI Perjuangan atas Nota keuangan Wali Kota Terhadap Ranperda Perubahan (P) APBD Siantar 2023 pertengahan September 2023 lalu.
“Kami menemukan adanya oknum dinas sosial dan lurah yang terlibat pada partai politik tertentu. Kami meminta agar oknum tersebut diperiksa dan diganti,” kata Imanoel Lingga.
Dari jejak pendapat dengan sejumlah warga, karena kepala daerah sebagai ketua partai politik, sangat strategis memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan Pemilu 2024. Sementara, para pejabat sepertinya berusaha “ambil muka” untuk dukung mendukung agar jabatannya tetap langgeng atau tidak dicopot.
Gading Simangunsong salah seorang aktifis yang kerap mengkritisi berbagai kebijakan Wali Kota, mewanti-wanti ASN yang terlibat politik praktis. Bukan hanya di tingkat pejabat Pemko, tetapi sampai ke tingkat Kelurahan, RT/RW.
“Kemarin baru terbit SKB 3 Kementerian mempertegas bahwa ASN harus netral. Bila ditemukan informasi ada ASN berpihak atau bahkan memobilisasi massa, saya minta agar ditindak tegas,” ujar Gading.
Namun demikian, perangkat RT dan RW harus diingatkan agar menolak kalau diarahkan ASN untuk mendukung salah satu Caleg. Karenanya, semua pihak harus turut melakukan pengawasan. Jangan karena Pemilu malah terjadi perpecahan.
“Masyarakat, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, Kepolisian dan TNI beserta organisasi mahasiswa dan kepemudaan, mari bersama-sama menjaga kerukunan di Kota Siantar. Karena menjelang Pemilu 2024 secara nasional, tensinya semakin meninggi,” ujarnya. (In)
