SIANTAR, SENTERNEWS
Pemko Siantar dukung Ground Check yang dilakukan Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan surat Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pernyataan itu disampaikan Wakil Walikota Siantar Herlina saat menerima audiensi Plt Kadis Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Siantar Drs Risbon Sinaga MM, bersama Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Siantar. Senin (24/03/2025).
Pada audiensi yang berlangsung di ruang kerja Wakil Walikota di Balai Kota itu, Herlina menyampaikan, Pemko mendukung kegiatan Ground Check untuk memastikan validitas dan akurasi data sosial ekonomi masyarakat. Sehingga program bantuan sosial dapat tepat sasaran.
“Para SDM PKH melakukan verifikasi langsung di lapangan guna memastikan kondisi terkini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta mengidentifikasi perubahan data yang perlu diperbarui,” kata Herina.
Kemudian, peran aktif pihak kecamatan dan kelurahan diharap mendukung kegiatan tersebut. Jangan ada keberpihakan pada unsur kekeluargaan/unsur keberpihakan lainnya saat melakukan kegiatan verifikasi faktual.
“SDM PKH agar dapat menelusuri kembali KPM atau keluarga penerima manfaat/penerima bantuan yang sudah tidak layak dibantu, atau banyak KPM yang sudah memiliki rumah dan kendaraan bagus,” tutur Herlina.
Herlina juga menyatakan diperlukan adanya verifikasi dan validasi secara bertahap terhadap status ekonomi masyarakat penerima bantuan. Karena ekonomi masyarakat naik turun, sehingga diperlukan pemuktahiran secara bertahap dan terus menerus.
“Selain itu, diharapkan adanya sosialisasi dan edukasi terkait kategori/kriteria penerima bantuan sosial kepada masyarakat,” ujarnya sembari mengingatkan perlu adanya edukasi kepada penerima manfaat agar masyarakat sadar terhadap bantuan pemerintah.
Ditegaskan juga, masyarakat harus disadarkan dengan edukasi bahwa bantuan yang diberikan pemerintah bukanlah bantuan yang harus diterima seumur hidup. “Kalau ekonomi sudah mampu, maka disarankan keluar dari kepesertaan,” tegas Herlina.
Kemudian, di bawah kepemimpin Risbon Sinaga sebagai Plt Kepala Dinas Sosial P3A, berharap bantuan dari kementerian bisa tepat sasaran. Selain itu, perlu pembaharuan data penerima bantuan dapat dilaksanakan dengan arif dan bijaksana, sosialisasi kriteria penerima bantuan disampaikan kepada masyarakat secara luas.
Sebelumnya, Risbon Sinaga dalam laporannya menyampaikan, sejak dipercaya Walikota Wesly Silalahi SH MKn menjabat Plt Kepala Dinas Sosial P3A Kota Siantar beberapa hari lalu, telah melakukan konsolidasi internal di OPD yang dipimpinnya, termasuk Program PKH.
“Semua pihak bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan. Terutama perangkat kelurahan dan yang berkaitan dengan data. Yang tahu miskin atau tidak warga itu adalah pihak kelurahan,” katanya sembari mengatakan, jika semua pegawai kelurahan pro aktif, persoalan data kemiskinan bisa selesai. (In)
