Oleh: Gary Siagian (Aktivis GMNI Tapanuli Utara)
Kalau pendidikan adalah kunci masa depan, maka barangkali kita sedang memegang kunci yang salah. Atau, lebih tepatnya, kunci yang belum pernah dicoba membuka pintu yang benar.
Setiap tahun, negara ini dengan penuh percaya diri mengumumkan ambisi besar menuju Generasi Emas 2045. Sebuah cita-cita yang terdengar megah, seolah kita sudah berlari kencang. Padahal, kenyataannya masih sibuk mencari arah di persimpangan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, optimisme kembali dipompa. Program-program diluncurkan, jargon diperindah, dan harapan digantung setinggi langit.
Tapi sayangnya, langit tidak pernah benar-benar turun untuk melihat bagaimana kondisi sekolah-sekolah di pelosok negeri.
Di sana, pendidikan tidak berbicara tentang inovasi, melainkan tentang atap bocor, papan tulis usang, dan kursi yang lebih pantas disebut artefak sejarah.
Kita sering mendengar istilah “pemerataan pendidikan”. Sebuah kalimat yang terdengar mulia, namun terasa seperti janji yang terlalu sering diulang hingga kehilangan makna. Di kota, siswa belajar dengan teknologi canggih.
Sementara, di daerah terpencil, kehadiran guru saja sudah dianggap kemewahan. Mungkin inilah definisi baru dari keadilan: semua orang berhak bermimpi, meskipun tidak semua diberi kesempatan yang sama untuk bangun dan mewujudkannya.
Lalu kita bicara soal kurikulum. Ah! ini bagian yang paling menarik. Kurikulum di Indonesia tampaknya lebih dinamis daripada cuaca. Berganti-ganti dengan semangat pembaruan, namun sering lupa bahwa yang beradaptasi bukan hanya kertas kebijakan, melainkan manusia di dalamnya.
Guru dipaksa menjadi pelari maraton tanpa garis finis yang jelas, sementara siswa dijadikan penumpang dalam kendaraan yang terus berganti arah tanpa pemberitahuan.
Di ruang kelas, kita masih memuja hafalan seolah itu adalah ukuran kecerdasan tertinggi. Anak-anak diajarkan untuk mengingat, bukan memahami. Mereka dilatih menjawab soal, bukan menyelesaikan masalah.
Mungkin kita memang sedang menyiapkan generasi yang hebat dalam mengulang, tapi gagap ketika diminta menciptakan.
Ironi berikutnya datang dari mereka yang menjadi ujung tombak pendidikan: para guru. Kita menuntut mereka mencetak generasi unggul. Sementara kesejahteraan mereka sendiri sering kali tertinggal jauh.
Guru honorer, dengan segala pengabdian, masih harus berjuang dengan penghasilan yang nyaris tidak masuk akal. Barangkali ini cara kita menguji dedikasi, seberapa lama seseorang bisa bertahan dalam ketidakpastian.
Digitalisasi pendidikan pun tak luput dari ironi. Kita berbicara tentang kelas online dan transformasi digital, namun lupa bahwa tidak semua siswa memiliki akses internet. Apalagi perangkat yang memadai.
Di beberapa tempat, sinyal masih menjadi barang langka. Tapi tentu saja, itu tidak menghalangi kita untuk terus berbicara tentang kemajuan, Karena dalam retorika, semua tampak mungkin.
Saya tidak mengatakan, “Tidak ada usaha dari pemerintah”. Program ada, kebijakan dibuat, dan niat baik tentu bisa ditemukan di sana.
Namun persoalannya bukan pada apa yang direncanakan, melainkan pada apa yang benar-benar terjadi. Evaluasi sering kali lebih terdengar seperti formalitas, bukan refleksi yang jujur.
Pada akhirnya, pendidikan di Indonesia bukan kekurangan mimpi. Kita punya terlalu banyak mimpi, bahkan mungkin berlebihan. Yang kita kekurangan adalah keberanian untuk jujur melihat kenyataan, dan komitmen untuk memperbaikinya secara konsisten.
Jika tidak, maka Generasi Emas 2045 hanya akan menjadi slogan yang indah dipajang, dipuji, lalu dilupakan. Seperti janji-janji yang terlalu sering diucapkan tanpa pernah benar-benar ditepati.” Ambisi Setinggi Langit, Realita Sedalam Jurang”. (***)
