SIANTAR, SENTERNEWS
Dengan mengusung spanduk, poster dan pengeras suara dan keranda, ratusan massa dari Ikatan Pedagang Kaki Lima Pematangsiantar (IPAKSI) yang melakukan unjukrasa, berhasil menerobos masuk ke halaman rumah dinas Walikota, di Jalan MH Sitorus, Kamis (27/08/2026) sekira pukul 14.00 WIB.
Sebelumnya, massa aksi dengan koordinator Udin didampingi LSM Sahabat Lingkungan (Saling),berorasi di depan pintu gerbang kantor Walikota yang dalam keadaan tertutup dan dijaga puluhan personel Polres Siantar dibantu Satpol PP.
Meski sudah melakukan orasi secara bergantian seperti yang dilakukan Gideon Surbakti dari LSM Saling yang menyatakan menolak direlokasi ke Jalan Perintis Kemerdekaan samping lapangan H Adam Malik, tetapi tidak ada pejabat yang menerima.
Karenanya, pedagang kaki lima (PKL),menuding Walikota Wesly Silalahi hanya Walikota serimonial. Tidak berani menerima pedagang yang berjualan di sekitar lapangan H Adam Malik, Sekitar Lapangan Merdeka (Taman Bunga, Jalan Merdeka dan Jalan Sudirman serta Jalan WR Supratman.
Dari depan kantor Walikota, pedagang akhirnya bergerak ke kantor DPRD Pematangsiantar. Menyampaikan pernyataan sikap yang terdiri dari enam point. Antara lain, menolak relokasi PKL yang dinilai tidak layak dan tidak memberikan kepastian ekonomi bagi pedagang.
Minta DPRD memanggil dan meminta penjelasan Pemko mengenai dasar kajian relokasi PKL, medesak DPRD mengevaluasi kebijakan Sekda terkait relokasi yang dinilai meresahkan PKL.
Kemudian, meminta DPRD melakukan evaluasi objektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk memastikan Walikota mampu menjalankan tugas secara optimal melalui mekanisme resmi. Apabila terdapat alasan yang kuat, harus diperiksa.
Selanjutnya, DPRD diminta membuka hasil dan pertanggungjawaban Pansus Pembelian eks Rumah Singgah Covid 19, termasuk penggunaan anggaran dan tindak lanjut rekomendasinya
“Kami mendesak Pemko melakukan penataan PKL secara dialogis dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, kebersihan, kesehatan dan ketertiban lingkungan dan pemerintah jangan menggunakan pendekatan represif terhadap PKL yang sedang memperjuangkan kelangsungan hidupnya,” kata Udin sebagai koordinator aksi.
Pengunjukrasa akhirnya diterima Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga didampingi Wakil Ketua Frengki Boy Saragih dan sejumlah anggota dewan seperti Andika Prayogi Sinaga, Nurlela Sikumbang, Aprial Ginting, Franz Theodor Sihaloho dan Darson Anggiat Rajagukguk.
Menanggapi aspirasi PKL, Timbul Marganda Lingga menyatakan dalam waktu dekat siap melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pedagang dan Sekda serta pejabat Pemko Pematangsiantar.
Pada RDP tersebut akan dicari solusi terbaik. Terkait hasil Pansus Rumah Covid-19, sudah disampaikan kepada Kejaksaan Agung. Saat ini di proses di Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.
Dari kantor DPRD Pematangsiantar sekira pukul 12.55 WIB, pengunjukrasa kembali ke balairung Lapangan H Adam Malik dan sekira pukul 13.50 WIB, bergerak ke rumah dinas Walikota di Jalan MH Sitorus.
Ternyata, pintu gerbang rumah dinas tersebut hanya dijaga beberapa personel keamanan. Sehingga, pengunjukrasa berhasil menerobos masuk ke halaman rumah dinas. Pengunjukrasa berteriak “Mana Walikota! Mana Walikota!!”.
Karena Walikota ternyata tidak berada di tempat dan Kasat Intel Polres Pematangsiantar IPTU Hary Isdyanto meyakinkan bahwa Walikota Wesly Silalahi ada di Pulau Batam, pengunjukrasa akhirnya hanya membacakan pernyataan sikap.
Berkisar pukul 14.50 WIB, pengunjukrasa meninggalkan halaman rumah dinas dan berjanji akan datang lagi menemui Walikota, Senin (I31./08/2026).
“Kita pastikan kita akan datang lagi menemui Walikota. Hidup pedagang!” kata koordinator aksi yang disambut ratusan pedagang dengan gemuruh dan bergerak menuju balairung Lapangan H Adam Malik. (In)
