SIANTAR, SENTER NEWS
Ada yang menjadi tandatanya terkait dengan Seleksi Terbuka (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, gelar lelang (seleksi) JPT Pratama di lingkungan Pemko Siantar, sejak April 2023 lalu.
Pasalnya, Pemko Siantar melalui Pansel JPT Pratama tersebut tidak menyertakan syarat kelulusan kompetensi manajerial. Artinya, tanpa menyertakan bukti lulus Diklat Kepemimpinan (Pim) Tingkat 2 untuk jabatan Sekda (jabatan eselon 2A). Kemudian tidak menyertakan syarat Diklat Pim 3 untuk calon peserta JPT Pratama eselon 2B.
Akibatnya, beberapa ASN (Aparatur Sipil Negara) dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sempat bingung bahkan kesal. Karena sebelumnya, Pemko Siantar menyertakan syarat minimal lulus Diklat Pim 3 untuk dapat mengikuti seleksi JPT Pratama (eselon 2B).
“Dengan adanya syarat Diklat Pim 3, saya jadi tidak bisa mengikuti seleksi JPT Pratama di Pemko Siantar yang berlangsung tahun 2021 lalu ,” ujar seorang ASN minta namanya tidak disebutkan, Kamis (25/5/2023).
Sumber tersebut mengaku tidak bisa mengikuti seleksi JPT Pratama dimaksud karena saat itu belum mengikuti Diklat Pim 3. Padahal golongan atau pangkatnya sudah memenuhi syarat menduduki JPT Pratama.
“Anehnya, untuk seleksi JPT Pratama tahun 2023 ini, Pemko Siantar tidak menjadikan sertifikat Diklat Pim Tingkat 3 dan Pim Tingkat 2 itu sebagai syarat untuk ikut seleksi. Bagaimana saya tidak kesal,” ujar sumber.
Sumber tersebut akhirnya bertanya, mengapa tidak sejak dulu syarat Diklat Pim tidak diberlakukan ? “Kenapa hanya sekarang ini? Padahal, untuk Diklat Pim ini banyak dana habis untuk biaya hidup dan ongkos,” kesalnya.
Terpisah, Kusen sebagai Asisten Komisioner Komisi Apararur Sipil Negara (KASN), melalui telepon seluler mengatakan, tanpa menyertakan syarat kompetensi manajerial Pim Tingkat 2 dan Pim Tingkat 3, diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tidak menyertakan syarat kompetensi manajerial bisa dilakukan, untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh ASN,” ujarnya singkat. (In)
