Wali Kota diminta untuk melakukan analisis kinerja kelembagaan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sumber daya manusianya yang tidak mampu merealisasikan program kegiatan yang dinilai dari serapan anggaran yang diberikan dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Untuk itu, Fraksi Hanura meminta saudari Wali Kota menindak serta mempertimbangkan untuk melakukan penggantiaan posisi kepemimpinan di OPD tersebut dengan ASN yang memiliki kompetensi SDM yang mumpuni.
Pernyataan itu disampaikan Andika Prayogi Sinaga SE juru bicara Fraksi Hanura pada rapat paripurna DPRD Siantar dengan agenda pandangan umum fraksi terkait Nota Keuangan APBD Siantar Tahun 2023. Dimpin Ketua DPRD Siantar, Timbul Marganda Lingga, Selasa (23/11/2022).
Sebelunya dikatakan bahwa kebijakan pendapatan dengan berkurangnya dana transfer, fraksi Hanura meminta agar pendapatan daerah lebih ditingkatkan dengan menggali potensi potensi pendapatan daerah lainnya.
Kemudian, melakukan pinjaman dana kepada lembaga lembaga keuangan dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (investor) di dalam mendukung program pembangunan di kota Siantar secara menyeluruh.
“Kebijakan belanja dari kebijakan belanja yang disajikan, Faksi Hanura meminta agar dilakukan penyesuaian terhadap belanja operasi dan belanja modal agar belanja modal dapat ditingkatkan porsinya,” tegas Andika Prayogi.
Kemudian, kebijakan pembiayaan terkait dengan kebijakan anggaran yang selalu menempuh anggaran defisit , tetapi dalam pelaksanaan kebijakan anggaran atau perhitungan anggaran yang terjadi adalah surplus. Sehingga terdapat Silpa, dapat dinilai seolah olah dalam bentuk kehati hatian (pruden). Tetapi dapat juga dinilai sebagai kemalasan bekerja. Sehingga anggaran yang telah ditetapkan tidak dapat sepenuhnya direalisasikan.
“Fraksi Hanura berpendapat, kondisi itu dapat dimaknai sebagai ketidaktepatan pemerintah kota dalam menyusun perencanaan anggaran terutama dalam menetapkan target pendapatan belanja maupun pembiayaan,” ujar Andika Prarogi Sinaga SE lagi.
Karenanya, Fraksi Hanura meminta kepada Wali Kota agar betul betul berkomitmen di dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah agar APBD Kota Siantar tahun 2023 dapat lebih bermanfaat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat dan lebih berkeadilan.
Kemudian, Wali Kota diminta menelaah kinerja keuangan berdasarkan 3 analisis kebijakan di atas. Untuk itu, Fraksi Hanura meminta Pemko Siantar, agar meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Sehingga penyerapan anggaran bisa dilaksanakan sesuai dengan target, tidak terjadi seperti tahun tahun sebelumnya yang sangat rendah dan di tahun 2022 ini yang masih sekitar 40 persen di sisa waktu yang hanya tinggal 40 hari lagi tahun anggaran berakhir.
“Demikian pemandangan umum Fraksi Hanura ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. harapannya, keputusan DPRD yang akan dijadikan rekomendasi dalam rapat paripurna ini nantinya bermanfaat bagi masyarakat kota Pematangsiantar,” ujar Andika Prayogi mengakhiri pandangan umum.
Selanjutnya, lembaran pandangana umunm itu diserahkan kepada pimpinan DPRD Siantar, Timbul Marganda Lingga didampingi Wakil Ketua Ronald Tampubolon. Sementara, rapat paripurna itu juga dihadiri Wali Kota Siantar, dr Susanti Dewayani SpA.
Diketahui Rancangan APBD Siantar 2023 terdiri dari pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 970.404.082.066,00. Terdiri dari Belanja Daerah Rp1.005.404.082.066,00 dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 40 miliar . Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 5 miliar. Jumlah pembiayaan Netto Rp 35 miliar.
Dari gambaran tersebut, terjadi defisit Rp 35 miliar yang direncanakan ditalangi pembiayaan daerah yang mengalami surplus Rp 35 miliar. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan nihil. (Amb)
