SIANTAR,SENTERNEWS
Freddy Alex Damanik sebagai kader Partai Gerindra secara normatif, relatif terlambat mengikuti proses pendaftaran bakal calon (Bacalon) di DPC Partai Gerindra Kota Siantar dan DPD Partai Gerindra Sumatera Utara.
Pernyataan itu disampaikan Gusmiyadi, Ketua DPC Partai Gerinda Kota Siantar yang juga mengatakan bahwa DPD Partai Gerindra Sumatera Utara sudah membuat laporan ke DPP Partai Gerindra.
“Perdetik ini banyak calon yang mengurus KTA Gerindra dan kita apresiasi juga. Sebagai ikhtiar politik, itu layak diapresiasi,” ujar Gusmiyadi yang sudah melakukan pertemuan dengan Freddy Alex Damanik didampingi sejumlah pengurus DPC Partai Gerindra, Selasa (16/7/2024).
“Kami berpikir Fredi mencalonkan dari PDIP karena tidak melakukan pendekatan selama ini, ” kata Gusmiyadi.
Terkait dengan sudah melakukan komunikasi dengan partai politik, menurut Gusmiyadi itu memang harus dilakukan.
“Beliau sowan kepada kita di DPC dan ke DPD. Selanjutnya, ke DPP yang berwenang menentukan,” ujar Gusmiyadi lagi yang mengetahui Freddy Alex sebagai Bacalon dari baliho, dan poster yang dipasang di berbagai lokasi kota Siantar.
Sementara, Netty Sianturi sebagai Ketua Tim Penjaringan Bacalon Walikota dari DPC Partai Gerindra mengatakan senang banyak Bacalon yang mendaftar ke Partai Gerindra. Dan, Bacalon itu harus tetap mengikuti proses dan mengikuti proses ke tingkat DPP.
“Kita senang banyak yang merapat ke Gerindra dan itu suatu kebanggaan. Tapi, harus tetap mengikuti proses sampai ke tingkat DPP. Sedangkan kita di DPC tetap ikut aturan,” kata Netty.
Terpisah, Freddy Alex Damanik mengaku telah berkomunikasi ke tingkat DPP Partai Gerindra yang mengarahkannya untuk memperkenalkan diri kepada pengurus di tingkat DPC dan DPD.
“Sebagai kader saya menyatakan siap maju menjadi calon Walikota dan pada pertemuan dengan Ketua DPC bersama pengurus lainnya berharap kader partai yang dimajukan,” kata Freddy Alex.
Pada pertemuan dengan Gusmiyadi, Wakil Ketua Umum Projo itu mengatakan, soal koalisi partai politik, sudah berkomunikasi di tingkat lokal, DPD maupun DPP. Khususnya partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) maupun Projo.
“Langkah selanjutnya, kita tetap melakukan komunikasi lebih intens lagi dan hasilnya tetap kita serahkan kepada pengurus di tingkat pusat,” ujarnya mengakhiri. (In)
