SIANTAR, SENTERNEWS
Pedagang Pasar Horas Pematangsiantar mengeluh karena pembeli semakin sepi karena kondisinya begitu kumuh dan semrawut. Copet berkeliaran dan maling pembongkaran kios milik pedagang pada malam merajalela.
Fakta tersebut diungkapkan para pedagang Pasar Horas yang tergabung dalam Pedagang Persaudaraan Pedagang Pasar Bersatu (P3B) pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Pematangsiantar, Selasa (01/09/2026).
RDP yang dipimpin Ketua Komisi II, Hendra Pardede itu dan dihadiri sejumlah personel Komisi II lainnya itu, juga menghadirkan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ).
“Maling yang membongkar kios pedagang sudah dilaporkan kepada petugas Trantib dan bagian operasional. Tapi, tidak jelas tindaklanjutnya,” kata pedagang Rosdiana pada RDP yang juga menyinggung soal copet yang sasarannya para pengunjung dan pedagang.
Soal pedagang kaki lima di jalan penghubung antar Gedung I, II dan III, membuat situasi menjadi semberaut juga dipermasalahkan. Saat hujan tiba, malah banjir karena kanopi diantara jalan penghubung itu sudah rusak parah. Belum lagi parit yang tidak berfungsi membuat badan jalan menjadi banjir.
Hal lain yang membuat pedagang merasa heran, ada pedagang yang disebut Intan boru S seenaknya menggunakan jalan antar gang untuk memajang dagangan. “Kami beberapa pedagang pernah mendatangi si Intan itu. Tapi, kami berantam dan pihak PD PHJ juga tak berdaya,” kata pedagang lain.
Ketua P3B, Nobel Marpaung menyatakan, soal pelaku pembongkaran kios malah melibatkan petugas jaga malam. Namun, tidak diketahui bagaimana tindakan lanjutnya.
“Pembongkaran kios ada juga yang melibatkan pekerja yang berjualan pemilik kios itu. Tapi, banyak pelakunya tidak terungkap dan korban kemalingan malah enggan melapor,” kata Nobel yang juga memaparkan soal kesemberautan Pasar Horas yang sudah berlangsung lama, tidak mendapat perhatian dari PD PHJ sebagai pengelola Pasar Horas.
Mendengar aspirasi pedagang, sejumlah anggota Komisi II langsung melakukan tanya jawab dan memberi solusi bagaimana penanganan yang dilakukan pihak PD PHJ.
“Kenapa ada maling orang dari penjaga malam? Apa mungkin gaji mereka tidak memadai dan Pasar Horas malam di malam hari juga gelap. Kenapa pedagang yang kemalingan sudah berkali-kali mengadu tetapi tidak ada tindaklanjut, “ tanya Komisi II.
Menjawab hal itu, Direktur Utama (Dirut) PD PHJ Bolmen Silalahi didampingi Direktur Operasional , Evra Saskia Damanik mengatakan, soal maling memang tanggungjawab Bagian Ketentraman dan Penertiban (Trantib). Namun, tidak ada kutipan soal jaga malam.
“Soal keamanan ada peraturan. Dan ada pelaku pembongkaran kios yang masuk penjara. Kalau petugas kita yang menjadi maling, sudah diberhentikan. Kita juga melakukan evaluasi terkait soal keamanan itu,” kata Bolmen sembari mengatakan, petugas jaga malam sebanyak 24 orang dibagi menjaki dua sift. Gajinya Rp2,1 juta dengan masa kerja 15 hari/bulan.
Pada bulan Oktober 2026, PD PHJ akan memasang CCTV di lokasi-lokasi tertentu dan itu akan dikoordinaskan dengan P3B.
“Kalau soal penertiban pedagang, sudah sering kita lakukan. Tetapi, pedagang memang bandal, baru ditertibkan beberapa hari, tidak tertib lagi. Ini juga butuh kersajama dengan pihak P3B ,” kata Bolmen Silalahi.
Kalau soal perbaikan kanopi dan parit yang membuat Pasar Horas menjadi becek dan kumuh, PD PHJ mengaku menunggu kebijakan DPRD Pematangsiantar dan Pemko untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan status Perusahaan Daerah (PD) PHJ menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PD PHJ.
“Kalau Ranperda itu sudah disahkan, kita tentu baru bisa mendapat penyertaan modal,” kata Bolmen sembari berharap agar Ranperda itu dapat segera dibahas.
Di penghujung RDP, dibuat kesimpulan agar PD PHJ memastikan pemasangan CCTV dan soal keamanan dapat melibatkan pihak keamanan. Setelah RDP selesai, pedagang diminta melakukan rapat kembali bersama PD PHJ untuk menindaklanjuti hasil RDP.
“Kalau soal anggaran perbaikan Pasar Horas, sebenarnya sudah ada Rp3 miliar dan kita tentu sangat mendukung supaya dicairkan kepada PD PHJ. Masalahnya, memang terkendala soal Ranperda yang belum dibahas,” kata Hendra Pardede menutup RDP.
Para personel Komisi II yang juga hadir pada RDP tersebut, Aprial Ginting, Alfonso Sinaga, Hj Sabariah Harahap, Darson Rajagukuguk dan Fahmi Siregar. (In)
