SIANTAR,SENTERNEWS
Pelaksanaan tahapan Pilkada Sertentak khususnya Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Siantar memiliki titik kerawanan yang tentunya harus diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah baru. Karenanya, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan
Pernyataan itu disampaikan Komisioner bawaslu Kota Siantar, Frengki D Sinaga sebagai Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Bawaslu Kota Siantar).
“Kita dari Bawaslu sudah mendapat arahan dari Bawaslu RI yang dilanjutkan dengan rapat bersama Bawaslu Sumatera Utara, Bawaslu di kabupatend dan kota seperti Bawaslu Kota Siantar diminta memetakan titik rawan Pilkada Serentak 2024 untuk mengetahui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP),” kata Frengki D Sinaga, Selasa (27/8/2024).
Dijelaskan, titik rawan tersebut diantara, politik uang, kampanye hitam, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan beberapa titik rawan lain seperti pelaksanaan kampanye. “Untuk memantau lokasi-lokasi rawan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran Pilkada maupun konflik di antara pendukung yang berbeda ada beberapa uapaya yang dilakukan Bawaslu Siantar,” katanya.
Hal yang sudah dilakukan seperti pendirian Posko Kawal Pemilih untuk mengawasi apakah masih ada masyarakat yang sudah punya hak pilih, belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar pemilih tetap (DPT)
Kemudian, melakukan konsolidasi Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (KSKP) dengan memberi pemahaman kepada para pelajar sebagai Pemilih Pemula dan kegiatan “ Go To Kampus” untuk berdiskusi agar para pelajar dan mahasiswa turut mengawasi tahapan Pilkada
“Bulan September ini, kita juga akan mendirikan Kampung Pengawasan di kelurahan sebagai wadah bagi masyarakat, tokoh agama, pemerintah kelurahan dan Panitia Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD) dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya pelanggaran Pilkada,” katanya lagi.
Apabila ada dugaan pelanggaran Pilkada, masyarakat diminta melaporkannya ke PKD, Panwas Kecamatan maupun kepada Bawaslu Kota Siantar yang didukung dengan saksi dan bukti-bukti untuk dikaji dan ditelaah
“Selain titik rawan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Siantar, imbas dari Pilkada Gubernur Sumut juga bisa terjadi karena pemilihan gubernur juga dilaksanakan serentak,” kata Frengki D Sinaga mengakhiri. (In)
