SIANTAR, SENTERNEWS
Para pedagang berharap, Gedung 4 Pasar Horas Jalan Merdeka Kota Siantar yang kondisinya mengkawatirkan, segera direnovasi seperti yang direncanakan Pemko Siantar sejak beberapa tahun sebelumnya.
Pernyataan itu disampaikan Edi Siburian sebagai Ketua Komunitas Pedagang Pasar Horas Gedung IV (KP2H Gd IV). “Sampai saat ini, belum diketahui kapan dilakukan renovasi,” katanya, Jumat (06/09/2024).
Dijelaskan, kondisi gedung IV dinilai mengkawatirkan karena lantai bangunan di lantai dua Gedung IV banyak yang mulai keropos. Bahkan, pasir dari lantai bangunan di lantai dua sering jatuh ke lantai satu.
“Pasir yang jatuh ke lantai satu itu menandakan lantai bangunan mulai keropos. Untuk itu, pedagang ada berinisiatif menempel lantai di bagian bawah pakai triplek yang diganjal dengan broti supaya pasir tidak berjatuhan,” kata Edi.
Karena kondisinya mengkawatirkjan, pedagang yang jumlahnya sampai 300-an mengaku sering kehilangan pembeli. “Sekarang jualan sepi dan informasi kapan dilakukan renovasi, juga belum diketahui pedagang,” katanya.
Pedagang menduga, renovasi Gedung IV Pasar Horas terkendala, karena anggaran dari Kementrian Perdagangan belum direalisasikan. Untuk itu, Pemko diharap pro aktif menyusul anggaran dimaksud.
“Tahun 2023 lalu, pihak Kementrian telah meninjau kondisi bangunan. Bahkan para pedagang sudah didata untuk rencana relokasi. Tapi, kami tidak mengetahui pasti kapan renovasi dilakukan,” kata Edi Siburian.
Sebelumnya, Sekda Kota Siantar Junaedi Sitanggang mengatakan, terkendalanya renovasi bangunan Gedung IV Pasar Horas karena anggaran belum cair. Sementara, berbagai dokumen yang dibutuhkan sudah dilengkapi Pemko Siantar.
“Kalau tidak salah, anggaran untuk renovasi Gedung IV itu sekitar Rp 64 miliar yang bersumber dari APBN melalui Kementrian Perdagangan. Sekarang, kita menunggu realisasinya. Informasinya APBN tahun 2024 dan 2023, fokus ke IKN,” kata Junaedi.
Untuk itu, pedagang diminta bersabar dan pihak Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) sebagai pengelola Pasar Horas diminta membuat kebijakan terkait adanya bangunan yang kondisinya rawan. “Ya, PD PHJ kita minta membuat kebijakan yang baik,” katanya singkat.
Terpisah, Bolmen Silalahi sebagai Direktur Utama PD PHJ yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum mengetahui kapan anggaran dari Kementrian Perdagangan direalisasikan karena informasi itu ada pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.
“Kalau soal adanya bangunan yang dianggap rawan sudah kita sampaikan kepada para pedagang dan sudah kita buat tanda-tanda supaya tidak dilintasi. Bahkan, lantai yang pernah amblas beberapa waktu lalu sudah kita perbaiki meski sifatnya sementara,” kata Bolmen Silalahi. (In)
