SIANTAR, SENTERNEWS
Jelang Pilkada Serentak, di Kota Siantar harus bebas dari isu liar, berita bohong atau hoaks, money politic, serta politik identitas. Sehingga, warga kota Siantar yang terdiri dari beragam suku, agama maupun antar golongan terhindar dari perpecahan.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara, Bill Fatah Nasution dan Gading Simangunsong sebagai mantan Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia(GMKI).
Dijelaskan, khusus Pilkada kota Siantar yang terdiri dari empat pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Siantar, harus bertarung sehat merebut simpatik masyarakat dengan menawarkan visi dan misi strategis untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota Siantar agar lebih baik.
“Kalau dicermati, saat ini ada indikasi kelompok tertentu mulai menyuarakan isu-isu liar yang sulit diklarifikasi. Termasuk isu politik identitas yang harus diwaspadai bersama. Termasuk adanya informasi bahwa calon akan berusaha melakukan monney politic atau politik uang,” kata Bil, Kamis (19/09/2024).
Ditegaskan, isu liar, hoaks dan politik identitas, berpotensi mengancam kerukunan masyarakat yang selama ini begitu harmonis dan damai. Untuk itu, Pilkada harus berjalan damai dan kondusif.
“Selain menawarkan konsep atau visi misi yang positif, pasangan calon harus memberi pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat. Sehingga, dapat menentukan pilihan dengan rasional demi kesejahteraan masayarakat dan kemajuan kota Siantar agar lebih baik,” ujarnya.
Apabila ada calon atau tim pemenangannya masih menyuarakan politik identitas harus dicermati. Karena, kalau terpilih pada Pilkada, bukan menjadi Walikota kelompok tertentu saja. Tetapi kelompok semua masyarakat tanpa memandang unsur SARA.
“Masyarakat harus cerdas dan menjadikan visi dan misi sebagai tolak ukur untuk menentukan pilihan. Apabila ada menyuarakan politik yang mengandung SARA, jangan dipilih. Begitu juga kalau ada calon yang memberikan uang supaya dipilih,” tegasnya.
Hal senada ditegaskan Gading Simangunsong. Bahkan, mengajak mahasiswa, cendekiawan, tokoh adat, tokoh agama dan lembaga keumatan sebagai civil society, berperan mengedukasi masyarakat agar bijak menentukan pilihan.
“Money politik, hoaks, black campaign dan politik identitas harus dilawan. Sehingga, masyarakat sebagai pemilih cerdas, dapat memilih pemimpin yang berkualitas,” katanya sembari berharap agar civil society tetap mengawasi potensi praktek-praktek curang pada Pemilihan Walikota/Wakil Walikota yang akan berlangsung 27 November 2024 mendatang. (In)
