SIANTAR, SENTERNEWS
Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Siantar yang telah menyatakan ikrar bersama dan penandatanganan integritas, 23 September 2024 lalu, harus netral pada Pilkada Serentak 2024.
Seperti disampaikan, Drs Matheos Tan sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Siantar pada Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024, di aula Serbaguna Pemko Siantar, Senin (30/09/2024).
“Netralitas ASN diawasi Sekda sebagai Ketua Satgas, Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM sebagai sekretaris, anggota dari Inspekur, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Organisasi,’ kata Drs Matheos Tan.
Kemudian, terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) harus ditempatkan di 160 titik di 53 kelurahan se Kota Siantar. Kalau dipasang di lokasi terlarang, harus tertibkan melalui kerjasama antar Satpol PP, KPU, partai politik dan Bawaslu.
Timbul Marganda Lingga, Ketua DPRD Siantar mengatakan, netralitas ASN pada Pilakda diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ada indikasi ASN tidak netral dan setelah diberitahu supaya kembali sesuai dengan koridor.
“Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 merupakan sejarah. Untuk itu harus berlangsung aman, damai dan kondusif,” kata Timbul Marganda Lingga.
Kapolres Siantar, AKBP Yogen Heroes Baruno mengatakan, pihaknya siap mengamankan Pilkada Seentak 2024 bersama Tim Gabungan termasuk pengamanan logistiik. Sedangkan masa kampanye yang rawan, membutuhkan perhatian dan kerja sama semua pihak apalagi saat eskalasi politik mulai meninggi.
“Jangan ada isu yang dapat mengganggu Pilkada Serentak sampai selesai hari pencoblosan 27 November 2024,” kata Kapolres.
Sementara, Jurist Precisely SH MH, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Siantar menegaskan, kondisi masyarakat pasca pandemi Covid terhadap pemulihan ekonomi dapat meningkatkan potensi politik uang.
“Politisasi SARA menjadi sangat berbahaya dalam kondisi masyarakat yang majemuk seperti di Pematangsiantar dan Tahapan Pilkada dan pemilihan yang beririsan menambah tensi politik ke daerahan yang berpotensi memicu polarisasi masyarakat,” kata Kajari.
Jumlah calon kepala daerah yang cukup banyak, akan menimbulkan persaingan ketat untuk membangun citra agar dapat menarik simpatik masyarakat. Untuk itu, kemungkinan akan ada kampanye terselubung di luar agenda resmi KPU.
“Kalau ada temuan indikasi pelanggaran dari Bawaslu, kita minta dilengkapi dengan data dan bukti yang otentik. Sehingga, Sentra Gakumdu bisa membahasnya dengan baik,” kata Kajari.
Sementara, Kapt Prawoto mewakili Dandim 0207 Simalungun menegaskan TNI bersifat netral pada Pilkada Serentak 2024.“Keterlibatan TNI AD dalam pengamanan bukan hanya sebatas pengamanan tetapi termasuk memastikan proses pemungutan suara berlangsung aman dan tertib,” katanya.
Muhammad Isman Hutabarat, Ketua KPU Siantar menjelaskan tahapan kampanye. Bahkan, Empat pasangan calon sudah menyampaikan jadwal kampanye berupa rapat umum yang akan menggunakan Lapangan H Adam Malik dan Lapangan Tanjung Pinggir.
“Partisipasi pemilih pada Pilkada akan diupayakan mencapai 90 persen,” ujar Isman Hutabarat.
Di penghujung kegiatan itu, Drs H M Ali Lubis (Ketua MUI Pematangsiantar) mengatakan, Pilkada di Kota Siantar pada masa sebelumnya berlangsung aman dan kondusif. Sementara, masyarakat yang begitu majemuk selalu menjaga kerukunan.
“Setelah Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Pilkada Sereentak 2024 nanti, harus menjadi milik semua warga Pematangsiantar,” kata Drs H M Ali Lubis.
Kegiatan itu turut dihadiri Sekda Pematangsiantar, Junaedi Sitanggang, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta unsur Forkopimda. (In)
