DARI HASIL pengamatan mata telanjang tanpa survey pakai deskriptif, tetapi ada hipotesa yang tingkat erornya nol persen, hal paling riuh rendah dibahas masyarakat akar rumput jelang Pilkada Serentak 2024 saat ini, “jelasnya?” dan “cairnya?”.
Makna dari “jelasnya?” dan “cairnya?” itu, berkutat soal uang transaksional untuk mencoblos calon kepala daerah yang kalau di Siantar disebut, Calon Walikota/Wakil Walikota.
Namun, tidak hanya sekedar “cair”. Lebih dari itu dipertanyakan juga, berapa besar nominalnya? Dan, siapa calon paling besar memberi tanpa disunat dan tanpa arogansi?
Karena pertanyaan itu, berhembus rayuan angin sahdu bahwa Tim Pemenangan calon tertentu mengatakan, jagoannya berani memberi nominal paling besar. Sementara,Tim Pemenangan calon lain langsung menimpali, ”Kita di atasnya lagi,”.
Sebenarnya, kalau dipikir-pikir tapi tak perlu dipikir sampai kening berkerut tujuh, untuk maju jadi calon Walikota, jelas tidak sekedar punya uang. Lebih dari itu, uangnya sebagai modal harus banyak. Bahkan, diistilahkan tanpa nomor seri dan sulit dihitung pakai jari secara manual.
Mungkin, modal itu diperoleh dari deposito sendiri. Atau, hasil dari menjual asset maupun meminjam dari pihak ketiga dengan menggadaikan sejumlah asset. Mungkin juga, meminjam dari pihak ketiga yang ingin mencuci uang hitam jadi putih dengan membuat berbagai persyaratan tertentu?
Rakyat tingkat akar rumpu bersendal jepit tetapi kritis yang duduk-duduk di warung kopi pinggiran kota berdinding setengah tepas, ada yang menganalogikan bahwa pertarungan meraih “Kursi I” dan “Kursi II” Pilkada 2024, seperti “Perjudian di Hutan Belantara Akal,”.
Kalau modalnya tipis, jantung akan berdegup kencang dan dentak nadi jadi tak teratur untuk ikut bertarung. Apalagi akan ada lawan tiba-tiba mengambil moment untuk “goplak” seperti main domino. Atau main kiu-kiu, sudah mengulur banyak uang, jumlah hitungan biji kartunya malah “cetet” bahkan “bolok”.
Ada yang bilang, kepanjangan “judi” itu “jujur dilarang”. Sehingga, sesama pemain saling intai pakai akal. Baik akal bulus atau akal-akalan pakai kartu tiga tujuh lapis. Apalagi di hutan belantara, banyak binatang buas.
Ada singa bertaring runcing, kalajengking yang siap menjempit, ular yang membelit sambil mematuk. Ada buaya tak berlidah yang pura-pura diam seperti mati, tapi mulutnya tiba-tiba menganga lebar mengunyah mangsa.
Ada kijang yang dikejar-kejar sebagai pecundang. Ada juga kancil yang cerdik tetapi aslinya licik. Namun, diantara banyak binatang, paling sial selalu kambing hitam yang selalu diburu pemain yang kalah untuk cari alasan supaya modal yang dipinjam tidak cepat ditagih.
Kalau dipikir-pikir lagi meski tak sampai kening berkerut tujuh seperti sebelumnya, muncul pertanyaan, sebenarnya apa yang dicari para calon sampai berani mengeluarkan banyak uang meski uang juga tidak menjamin dapat menang.
Masalahnya, dari empat pasangan calon Walikota/Wakil Walikota seperti di Siantar, sang pemenang hanya satu pasangan. Tiga pasangan lagi pasti kalah. Karena, perjudian di belantara akal, tidak ada istilah seri atau draw. Tapi, harus ada kalah dan ada menang.
Bagi yang kalah kalah? Langit yang cerah bisa dipandang kelam dan yang kelam akan jadi semakin kelam. Dan, masih untung kalau masih bisa berjalan meski harus dipapah supaya tidak tergelincir masuk kamar berjeruji.
Bagaimana kalau melangkah tanpa alas kaki menelusuri jalan sambil menyepak kaleng rombeng, tidak mengetahui kemana arah jalan pulang? Akibatnya, bakal tersesat di antara deru dan debu lalulintas kota hingga terperosok masuk gorong-gorong.
Bagi calon yang menang jadi Walikota, pengembalian modal mungkin tidak sulit kalau berani menjadi tikus kantor alias koruptor. Tapi, bagaimana merealisasikan janji-janji manis semanis madu yang diucapkan semasa kampanye?
Karena situsi itu, muncul pernyataan “radikal”. Ambil semua uang calon dan coblos semua. Apalagi sejak awal ada berpendapat pesimis, siapa pun yang menang, rakyat kecil bawah tetap pakai sendal jepit.
Akh! Selagi ada pemberi, tentu ada penerima dan perjudian Pilkada di belantara akal sulit dibubarkan. Apalagi razia yang dilakukan pengawas,malah perlu diawasi supaya tidak hanya formalitas.
Kalau begini jadinya, berarti pesta demokrasi sama seperti pembodohan yang selalu mengambil korban. Titik! (Penulis: Pemred senternews.com)
