SIANTAR, SENTERNEWS
Meski Kota Siantar pernah menyandang sebagai Kota Paling Toleransi di Indonesia tahun 2015 tetapi tahun 2021 dan 2022 menurut Setara Institute, terdepak dari sepuluh besar, sejumlah kalangan cukup menyesalkannya.
“Ya, kita menyayangkan bahwa Kota Siantar yang pernah menyandang kota paling toleransi pertama di Indonesia tahun 2015, beberapa tahun belakangan ini tidak lagi masuk sepuluh besar,” ujar Ketua DPRD Siantar, Timbul Marganda Lingga.
Meski tidak masuk sepuluh besar kota paling toleransi, Timbul Marganda Lingga mengatakan, situasi dan kondisi Kota Siantar tetap terjaga. Masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan agama maupun golongan tetap bisa berdampingan dengan harmonis.
Terlepas dari apa tolak ukur yang dilakukan Setara Institue terkait Indek Kota Toleransi (IKT) itu, Ketua DPRD Siantar menyatakan agar semua pihak perlu evaluasi. Misalnya, menggali apa potensi kota Siantar sehingga menjadi kota paling toleransi. Kemudian, faktor apa membuat kota Siantar tidak lagi menjadi kota paling toleransi lagi.
Hal senada dikatakan anggota DPRD Siantar dari Fraksi Hanura, Andika Praogi Sinaga. Kalau Siantar dikatakan tidak lagi menjadi kota paling toleransi di Indonesia, itu harus diterima sebagai evaluasi. Karena Setara Institute tentu punya tolak ukur.
“Pemko Siantar jangan terlalu kaku menyikapi berbagai dinamika yang terjadi terkait kegiatan keagamaan. Misalnya, kalau ada suatu kegiatan perayaan keagamaan, jangan dibatasi kalau tidak berdampak negatif terhadap kepentingan umum,” ujar Andika Praogi Sinaga.
Untuk itu, sikap aparatur Pemko Siantar dalam bertindak harus dijaga agar tidak menciptakan pandangan miring di tengah-tengah masyarakat. “Misalnya, kemarin ada pelalrangan kegiatan bazar mendukung Israk Mi’raj di luar pelataran Masjid Raya. Padahal, kegiatan itu tidak merugikan orang banyak,” ujarnya.
Pantauan Andika Prayogi Sinaga yang juga Ketua Pemuda Pancasila Siantar Barat menyatakan, aparatur pemerintahan kota harus fleksibel menyikapi berbagai dinamika. Apalagi selama ini Wali Kota lebih banyak pencitraan yang sifatnya hanya serimonial. Sedangkan saat ini rakyat sudah semakin kritis memberi penilaian.
“Intinya, setiap agama berhak melakukan kegiatan masing-masing tanpa membedakan agama apapun itu. Harusnya Pemko memeberi kemudahan. Bukan malah memepersulit hingga akhirnya jadi masalah,” ujarnya.
Sementara, anggota DPRD Sumatera Utara, Gusmiyadi yang juga ketua Partai Gerindra Kota Siantar mengaku tidak mengetahui apa tolak ukur kota Siantar tidak lagi masuk sepuluh besar sebagai kota paling toleransi di Indonesia. Namun demikian, situasi dan kondisi kota Siantar dengan beragam suku dan agama menurutnya, tetap kondusif.
“Saat Siantar menyandang kota paling toleransi di Indonesia tahun 2015, sampai sekarang hubungan diantara sesama warga yang beragam suku dan agama tetap aman dan baik-baik saja. Tenang, adem dan ayem. Sesama umat beragama tetap melaksanakan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing,” ujar warga Kelurahan Banjar, Kota Siantar itu.
Kemudian, terkait adanya dinamika lain tentang Imlek Fair yang sempat memicu opini bahwa kota Siantar tidak toleransi seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, Gusmiadi yang akrab disapa Goben, mengatakan itu hanya riak-riak kecil yang sama sekali tidak berpengaruh kepada toleransi ummat beragama di Kota Siantar.
“Okle lah, kita jadikan saja IKT yang dilakukan Setara Institute sebagai upaya untuk lebih memperbaiki situasi dan kondisi kota Siantar agar sikap toleransinya yang sudah baik semakin baik,” ujarnya mengakhiri. (In)
