SIANTAR,SENTERNEWS
Sepertinya, secara fisik Walikota Siantar Wesly Silalahi kurang sehat dan belum siap memimpin tata kelola pemerintahan. Sehingga tidak mampu mengambil keputusan atau tindakan apapun secara cepat dalam merespon aspirasi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan juru bicara Sri Rahmawati dari Fraksi Partai Golkar Indonesia, melalui pemandangan akhir fraksi pada rapat paripurna terhadap Rancangan Perubahan (P) APBD Tahun Anggaran (TA) 2025, Rabu (24/09/2025) yang berlangsung pukul 17.20 WIB sampai 18.30 WIB.
Rapat paripurna di Gedung Harungguan DPRD Kota Siantar, dipimpin Ketua DPRD Kota Siantar Timbul Marganda Lingga. Didampingi Wakil Ketua Ir Daud Simanjuntak dan Frengky Boy Saragih dan turut dihadiri Walikota Wesly Silalahi.
Fraksi Golkar Indonesia kembali menegaskan, melihat dalam nota jawaban atas pemandangan umum fraksi DPRD, tidak mencerminkan adanya kesungguhan untuk membenahi Kota Siantar.
“Karena jawabannya selalu bersifat normatif yakni “akan”. Kami ragu bahwa jawaban tersebut bukan hasil pemikiran saudara Walikota akan tetapi murni dari tim Walikota Pematangsiantar,” beber Sri Rahmawati.
Pada hakekatnya seorang pemimpin dikatakan harus peka atau tanggap dan mampu mengambil keputusan, tindakan secara cepat dan tepat, serta siap menanggung resiko atas keputusan yang diambil.
“Dan seorang pemimpin tidak boleh ragu-ragu atau lambat dalam bertindak, apalagi di dalam situasi carut marut kota Pematangsiantar yang sangat butuh penanganan yang cepat,” kata Sri Rahmawati lagi yang membacakan pandangan akhir fraksi.
Karena melihat kemampuan fisik Walikota kurang sehat dan butuh waktu pemulihan dan kemampuan tata kelola pemerintahan yang belum mumpuni, Walikota sebaiknya mengambil cuti selama tiga bulan.
Tujuannya, untuk memulihkan kesehatannya sembari belajar tentang tata kelola pemerintahan yang lebih mumpuni dan agar mendelegasikan sementara wewenangnya kepada Wakil Walikota demi kebaikan kota Siantar dan juga untuk kebaikan Walikota sendiri.
Sebelumnya dipaparkan tentang situasi akhir-akhir ini, banyaknya peristiwa yang terjadi baik di tingkat nasional dan daerah maupun internasional akibat ketidak-puasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Antara lain, aksi unjuk rasa di Jakarta dan daerah-daerah lainnya di Indonesia yang sampai memakan korban jiwa. Termasuk kerusuhan di Nepal yang mengakibatkan meninggalnya isteri dari Perdana Menteri dan juga isteri pejabat negara Nepal.
Mengingat peristiwa aksi unjuk rasa masyarakat tersebut, kedepannya pemerintah tidak boleh lagi main-main atau tidak peduli terhadap keluhan atau aspirasi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus cepat tanggap atau segera merespon aspirasi masyarakat untuk menghindari kemarahan atau amukan masyarakat.
“Demikian pendapat akhir fraksi ini kami sampaikan pada rapat paripurna ke XII DPRD ini. Kiranya pemerintah kota Pematangsiantar dapat memperhatikan serta melaksanakan hal-hal yang kami sampaikan tersebut di atas. dan atas perhatian kita bersama,” kata Sri Rahmawati mengakhiri.
DOOR STOP
Usai rapat paripurna, Walikota yang akan keluar ruangan berusaha dikofirmasi melalui “door stop”. “Pak Walikota, bagaimana pendapat Bapak tentang pandangan akhir fraksi Golkar Indonesia tadi?” tanya awak media ini sembari mendekatkan alat perekam.
Namun, belum lagi ada tanggapan atau jawaban dari Walikota, sejumlah pejabat Pemko yang mendampingi Walikota berusaha menghadang. Bahkan, sepatah katapun tidak ada jawaban Walikota yang akhirnya masuk ke mobil dinas meninggakan kantor DPRD Siantar. (In)
