SIANTAR, SENTERNEWS
Soal pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Siantar yang disampaikan Fraksi Golkar Indonesia, sedang dalam kajian.
Pernyataan itu disampaikan Walikota Wesly Silalahi pada rapat paripurna atas Nota Jawaban Walikota atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Siantar terhadap Nota Keuangan atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Berlangsung di ruang Harungguan DPRD Siantar, Kamis malam, (20/11/2025) sekira pukul 22.00 WIB.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Siantar Timbul Lingga didampingi Daud Sianjuntak dan Frengki Boy Saragih sebagai wakil, juga dihadiri Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, sejumlah pimpinan OPD dan para anggota DPRD Siantar.
“Atas pertanyaan anggota dewan yang terhormat terkait issu bahwa diduga Sekda kota Pematangsiantar melakukan jual beli jabatan agar mencopot jabatan Sekda dan kepala BKPSDM yang tidak profesional menjalankan tugasnya, dapat kami sampaikan bahwa hal ini akan kami kaji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” beber Walikota.
Sebelumnya dijelaskan juga, terkait banyak terjadi kejanggalan dalam proses mutasi ASN di jajaran Pemko Siantar yang diduga melakukan penyelewenangan dan diadukan ke Komisi I DPRD Siantar karena ada ASN dirugikan, menurut Walikota, juga akan dikaji sesuai ketentuan perundang-undangan. (In)
