SIANTAR,SENTER NEWS
Serapan anggaran tahun 2023 yang waktunya tidak sampai sebulan lagi pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Siantar ternyata masih rendah. Bahkan ada anggaran Rp 2 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) tak bisa dihabiskan.
Fakta tersebut terungkap saat Komisi I DPRD Siantar melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinkes yang langsung menghadirkan Kadis drg Irma Suryani didampingi beberapa orang kepada bidang, Senin (4/12/2023).
Kondisi itu awalnya mencuat saat RDP yang dipimpin Ketua Komisi I Andika Prayogi tersebut, dipertanyakan Tongam Pangaribuan. Khususnya terkait serapan anggaran pada APBD Siantar 2023.
“Ada program tahun 2023 untuk kunjungan ke luar daerah. Tapi tidak terlaksana, nanti akhirnya jadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), kenapa tidak terlaksana dan bagaimana soal serapan anggaran yang lain yang waktunyha tidak sampai satu bulan lagi?” tanya Tongam.
Menjawab pertanyaan itu, Kadis Kesehatan drg Irma Suryani mengatakan bahwa serapan anggaran memang masih rendah. Sehingga perlu optimalisasi. Namun, tetap sesuai koridor untuk terus di push.
Masalahnya, kalau DAU tidak maksimal tahun berikutnya akan dikurangi. Hanay saja, salahaa satu kendala dikatakan karena bulan lalu ada perbaikan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang turun ke Puskesmas.
Dijelaskan juga, terkait serapan anggaran untuk Biaya Operasional Kesehatan (BOK) di tingkat Puskesmas masih 45 persen dari Rp 10 miliar. Kemudian, anggaran Rp 2 miliar untuk pemberian makanan tambahan pangan lokal dikatakan terlalu besar.
Pasalnya untuk bayi gizi buruk dan gizi kurang, sasarannya hanya untuk 100 sampai 160 orang. Kemudian, ada juga kepada ibu hamil dan Lansia. Namun, ketika ditanya berapa banyak jumlah Lansia yang menjadi sasaran, Kadis tidak bisa menjawab karena datanya tidak dibawa.
Selanjutnya, Ilhamsyah Sinaga menyatakan, soal serapan anggaran BOK untuk JKN di Puskesmas apakah sudah seluruh bidang. Pasalnya, dikatakan ada yang timpang. Dan dipertanyakan juga bidang apa saja yang ada di Puskesmas itu. Menjawab pertanyaan tersebut, Kadis juga mengatakan tidak membawa data.
Terkait dengan itu, Ilhamsyah akhirnya mengatakan bahwa program Dinas Kesehatan carut marut karena menu dari pusat tidak sinkron dengan di tingkat Dinkes Kota Siantar. Padahal itu bisa membuat Walikota “jatuh” karena merupakan PR Walikota.
Soal serapan anggaran Belanja Modal untuk fisik yang dipertanyakan Ilhamsyah dikatakan Kadis masih ada yang berjalan. Sehingga, yang selesai baru Rp3,2 miliar lebih dari Rp 18,6 miliar lebih.
Menyikapi rendahnya belanja Modal untuk fisik menurut Ilhamsyah tetap menuai tandatanya besar. “Kalau soal belanja modal untuk fisik di Kota Siantar seperti berselancar. Tapi, tentang barang dan jasa berapa serapannya?” tanya Ilhamsyah lagi.
Selanjutnya, Kadis mengatakan, dari Rp 62,9 miliar yang terealisasi baru sekitar Rp 27,7 miliar lebih. Dan, ada beberapa hal yang belum dikerjakan. Dari seluruh Pagu sebesar Rp171 miliar, yang terealisasi masih sekitar Rp 67,7 miliar. (In)
