SIANTAR, SENTERNEWS
Karena tidak memungkinkan lagi untuk ditempati dan menunggu kembali dibangun, Gedung 4 Pasar Horas, Jalan Merdeka Kota Siantar yang terbakar 22 September 2024 lalu, segera dirobohkan.
Seperti disampaikan Dirut Perusahaan Daerah Horas Jaya (PD PHK), Bolmen Silalahi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Siantar. Turut dihadiri Komunitas Pedagang Pasar Horas (KP2H). Berlangsung di ruang gabungan fraksi DPRD Siantar, Kamis (20/3/2025).
Soal dana pembongkaran berkisar Rp1 miliar akan menggunakan Biaya Tak Terduga dari APBD Siantar tahun 2025. ”Perobohan akan dimulai dua minggu setelah lebaran dan estimasi penuntasan sekitar satu bulan,” kata Bolmen Silalahi.
Saat proses perobohan Gedung IV berlantai dua dengan jumlah kios sebanyak 835 unit yang dimiliki 672 pedagang, pedagang korban kebakaran yang saat ini berjualan di Jalan Merdeka depan Gedung IV, akan digeser ke bagian bawah yang masih di Jalan Merdeka.
“Setelah Gedung IV roboh dan materialnya dibersihkan, pedagang akan direlokasi lagi ke lahan bekas Gedung IV yang sudah rata dengan tanah. Sehingga, pedagang tidak lagi berjualan di badan Jalan Merdeka yang membuat arus lalulintas terganggu,” ujar Bolmen Silalahi.
Sementara, untuk pembangunan Gedung IV Pasar Horas, pihak Pemko Siantar sedang berupaya mengajukan proposal kepada Kementrian Perdagangan dengan harapan mendapatkan dana sekitar Rp 77 miliar tahun 2026 karena untuk tahun 2025 APBN sudah dibahas.
Menanggapi pernyataan itu, Agus Butar-butar sebagai Ketua KP2H sempat menyatakan agar soal relokasi agar dimusyawarahkan lagi karena pedagang sempat meminta agar direlokasi ke Jalan Letda Sujono dan Thamrin tak jauh dari Gedung III dan II Pasar Horas.
“Kalau soal relokasi pedagang, perlu kesepakatan dan pedagang secara terbuka siap membahasnya dengan PD PHJ Perekonomian, ” kata Agus sembari mengatakan, aksi pencurian barang bernilai ekonomi milik pedagang semakin marak. Antara lain, meja besi dan barang-barang untuk berdagang yang bernilai ekonomi.
“Besi-besi dan kerangka pintu besi Gedung IV juga hilang. Untuk kami minta Satpol PP, pihak Kepolisian dan PD PHJ ditempatkan untuk jaga malam mulai pukul 19.00 Wib sampai pukul 05.00 Wib,” kata Agus Butar-butar.
Sementara, Ketua Komisi II Hendra Pardede yang memimpin RDP meminta kepada PD PHJ agar sebelum dilakukan perobohan Gedung IV, lebih dulu dilakukan kajian tentang dampak sosial, ekonomi dan keamanan bagi masyarakat sekitar.
Setelah ada rumusan kajian itu, Komisi II akan melakukan RDP lagi dengan PD PHJ dan pihak terkait lainnya. Sehingga, saat dilakukan perobohan, tidak menimbulkan masalah baru.
“Kajian itu sangat perlu dan kita minta setelah selesai dibahas lagi,” ujar Hendra.
Terkait dengan Di penghujung RDP, soal keamanan pedagang eks Gedung IV, DPRD Siantar akan meminta pihak terkait untuk turun ke lapangan menjaga keamanan. “Soal keamanan itu menjadi salah satu rekomendasi yang kita sampaikan kepada Polres dan Satpol PP,” kata Hendra
Wakil Ketua DPRD Siantar, Frengky Boy Saragih sempat pertanyakan soal Biaya Tak Terduga dari APBD Siantar yang akan digunakan untuk perobohan Gedung IV. Masalahnya, apakah boleh menggunakan APBD 2025 sedangkan kebakaran berlangsung 22 September 2024.
“Soal anggaran perobohan Gedung IV itu perlu dibahas Badan Anggaran agar tidak terjadi pelanggaran hukum,” jelas Frengki Boy didampingi Ketua DPRD Siantar Timbul Marganda Lingga dan Wakil Ketua Daud Simanjuntak.
Anggota DPRD dari komisi II yang hadir, Aprial Muhammad Rizaldi Ginting,Sabariah Harahap, M Fahmi Siregar, Metro B Hutagaol, Darson Anggiat Rajagukguk. Sedangkan dari PD PHJ hadir juga Evra Saskia Damanik sebagai Direktur Operasional PD PHJ.
Sedangkan dari pihak KP2H, hadir juga Jefri Purba sebagai Sekretaris, Monika Tobing sebagai Bendahara dan para pengurus lainnya. (In)
