SIANTAR, SENTER NEWS
Pembelian mobil dinas Wali Kota Siantar dr Susanti Dewayani, merek Hunday Palisade kapasitas mesin 21999 CC, dengan harga hampir Rp 1 miliar menuai tanda tanya. Apakah mobil dinas yang tergolong mewah itu dapat menciptakan Siantar lebih baik?
“Ya, pembelian mobil yang tergolong mewah itu jelas menjadi pertanyaan karena memang tidak prioritas. Apalagi mobil yang ada saat ini, masih layak dan bagus,” ujar Gading S, mantan aktifis GMKI Siantar Simalungun yang sekarang menjadi pengurus Pusat GMKI, Minggu (20/8/2023).
Dijelaskan, Presiden RI Joko Widodo selalu menekankan agar para pejabat bekerja mengutamakan orientasi hasil. Bukan soal prosedur . “Jadi sudah jelas, orientasi pemerintahan bukan prosedur, tapi orientasi hasil,” ujar Gading melalui telepon seluler.
Mobil dinas itu juga dikatakan tidak menjamin terjadi perubahan lebih baik di Kota Siantar. Apalagi banyak masalah yang berkaitan langsung dengan rakyat belum dituntaskan. Kemudian, jalan rusak dan sempit yang ada di Kota Siantar, tidak bisa dilalui mobil mewah jenis jeep yang tergolong besar itu.
“Jadi, untuk apa bermewah-mewah. Jangan berganti Wali Kota berganti mobil dinas,” ujarnya yang juga mengatakan, selain soal jalan rusak, soal banjir saat musim hujan di sejumlah lokasi juga harusnya menjadi prioritas.
Bahkan, situasi banjir itu sudah lama dirasakan rakyat tetapi tidak kunjung diselesaikan. Hal lain, pembangunan taman di badan jalan yang menjadi polemik menggunakan dana sampai setengah miliar lebih, juga tidak prioritas.
Sejatinya, pembangunan taman badan jalan di empat titik lokasi Jalan Sisingamangaraja dan Jalan A Yani tidak dengan menebangi pepohonan. Tetapi memfungsikan pepohonan untuk mengurasi polusi udara.
Selanjutnya, belum lagi penanggulangan soal sampah di Kota Siantar. Meski Wali Kota memiliki slogan “LISA” atau Lihat Sampah Ambil, tumpukan sampah begitu mudah ditemukan di sejumlah lokasi, dan Gading sendiri mengetahui, salah satu kendala karena kekurangan truk pengangkut sampah.
“Kalau Pemko Siantar kekurangan mobil sampah, mengapa bukan justru membeli truck sampah. Mengapa membeli mobil yang harganya bisa membeli beberapa unit truck sampah?” ujar Gading sembari bertanya.
Ditegaskan, Pemko Siantar harusnya mengurangi belanja rutin. Termasuk membenahi daya beli masyarakat yang membuat tingginya inflasi pasca pandemi Covid-19. Apalagi daya beli masyarakat saat ini belum juga pulih dan geliat perekonomian rakyat masih labil.
“Sebenarnya banyak yang harus dibenahi dan apakah pembelian mobil dinas yang mewah itu dapat menjamin kinerja Wali Kota lebih baik?” kata Gading lagi sembari mengatakan, kalau Wali Kota pro kepentingan rakyat, lakukan refocusing anggaran untuk melakukan pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.
Sementara, soal lokasi banjir di sejumlah kelurahan khususnya di Kecamatan Siantar Barat juga menjadi perhatian anggota DPRD Siantar, Andika Prayogi Sinaga. Beberapa lokasi yang sudah ditinjaunya langsung, cukup memprihatinkan.
“Seperti Pondok Legok Jalan Maluku, bertahun-tahun masyarakat menderita. Kalau musim hujan banjir selalu menggenangi rumah warga. Tapi, sampai sekarang belum menjadi perhatian serius dari Pemko Siantar,” ujar Andika Prayogi yang juga Ketua Fraksi Hanura DPRD Siantar.
Kemudian, pembangunan drainase dan gorong-gorong sebagai penyebab banjir harusnya segera dibenahi. Selanjutnya, karena pembangunan belum fokus untuk kepentingan masyarakat, soal pembelian mobil dinas juga dikatakan tidak pro rakyat.
Seperti diketahui, soal pembelian mobil dinas itu juga menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Siantar Ronald Darwin Tampubolon. Pasalnya, anggaran pembelian mobil dinas tidak ada ditampung pada APBD Siantar 2023.
Dikatakan, setelah APBD Siantar disahkan tanggal 30 Nopember 2023 lalu, ada yang tidak disetujui DPRD Siantar, malah ditampung kembali. Selain anggaran pembelian mobil dinas Wali Kota, juga anggaran untuk asesmen yang tidak ditampung malah muncul.
Sebelumnya, Ari Sembiring sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Pemko Siantar, membantah anggaran pembelian mobil dinas Wali Kota itu tidak ditampung APBD 2023. ”APBD itu sudah disahkan, ada di APBD dan anggarannya ada, makanya bisa dibelanjakan,” ujarnya. (In)
