SIANTAR,SENTER NEWS
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperd) APBD Siantar Tahun Anggaran (TA) 2024 yang disahkan menjadi Perda jauh dari sasaran pembangunan nasional dan tema pembangunan Kota Siantar. Sehingga menimbulkan pertanyaan tentang rasa keadilan.
Pernyataan itu terungkap pada rapat paripurna Pandangan Akhir Fraksi, terhadap Ranperda APBD Siantar TA 2024, Rabu (22/11/2023). Dipimpin Ketua DPRD Siantar Timbul Marganda Lingga yang juga dihadiri Walikota dr Susanti Dewayani.
Akibatnya, akan berdampak pada berkurangnya beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Bahkan, pernyataan yang disampaikan Fraksi NasDem itu bukan tanpa alasan.
“Besaran belanja barang dan jasa hampir tiga kali lipat dibanding belanja modal. Artinya, porsi biaya operasionalnya jauh lebih besar dibanding realisasi yang diterima masyarakat,” kata juru bicara Fraksi NasDem, Frans Herbert Siahaan melalui pandangan akhir fraksi.
Sementara. Fraksi Hanura melalui juru bicara Suhanto Pakpahan kembali mengingatkan agar Pemko memperhatikan akibat kondisi cuaca saat ini yang tak menentu . Bahkan cenderung ekstrim yang berpotensi mengakibatkan banjir dan longsor yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
“Kondisi itu juga didukung kurangnya lampu penerangan di beberapa tempat yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat dan berpotensi rawan kejahatan,” kata Suhanto sembari berharap kesiapsiagaan Pemko mengantisipasi berbagai kemungkinan. Sehingga, masyarakat dapat merasakan keamanan dan kenyamanan.
Soal program penanggulangan bencana, baik sosialisasi, informasi dan edukasi juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra melalui Juru bicara Netty Sianturi. Mengingat kondisi cuaca saat ini perubahannya sangat ekstrim bahkan rawan terhadap terjadinya bencana.
Sementara, Fraksi Demokrat berharap agar Pemko Siantar merumuskan tema pembangunan dalam RKPD. Disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangun Daerah tahun 2024. Perumusannya mengacu pada visi, misi dan sasaran pokok terhadap pembangunan jangka panjang serta isu-isu strategis yang aktual.
“Sehingga mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kota Siantar,” kata Metro B HutagaolFraksi Partai Golkar melalui juru bicara Lulu G Purba meminta kepada Pemko melalui OPD masing masing, benar-benar melaksanakan seluruh rekomendasi dan hasil kesimpulan rapat komisi-komisi, rapat gabungan komisi maupun rapat Badan Anggaran DPRD Siantar.
Kemudian, Pemko Siantar diminta mengevaluasi Kadis Kesehatan Kota Siantar. Sehubungan dengan banyaknya masalah kinerja terkait manajemen kepemimpinannya yang arogan. “Bahkan, patut diduga berakibat hilangnya “nyawa” ASN yang bekerja di dinas kesehatan tersebut,” kata Lulu G Purba.
Sementara Fraksi PAN Persatuan Indonesia melalui juru bicara Nurlela Sikumbang mengatakan mendukung Pemko Siantar untuk pembangunan infrastruktur dalam pengembangan Kota Siantar. Demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian, Fraksi PDI Perjuangan melalui Arif Hutabarat menegaskan , Pemko bersama DPRD memiliki skala prioritas dalam menggunakan anggaran. Diantara prioritas itu lantas ditentukan secara bersama sama mana yang lebih penting untuk segera dijalankan secara terbuka.
“Kami beranggapan bahwa kalau ingin kota ini bagus, kota ini berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, maka pemerintah kota bersama DPRD harus ada keterbukaan dan saling menguatkan,” kata Arif.
Meski melakukan berbagai saran dan kritik, seluruh fraksi tetap menyetujui Ranperda APBD Siantar TA 2024 menjadi Perda. Rinciannya, Pendapatan Daerah Rp 1 triliun lebih. Persisnya Rp 1.009.544.501.209. Belanja Daerah Rp 1.064.544.501.209. Selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dapat ditutupi melalu pembiayaan daerah Rp 55 miliar. (In)
