SIANTAR, SENTER NEWS
Kelompok mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Siantar Simalungun dan Aliansi Mahasiswa Menggugat (AMM), demo ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Siantar, Mapolres Siantar, DPRD Siantar dan KantorWali Kota Siantar, Senin (14/9/2023).
Di depan Kejari Siantar, aksi menyuarakan agar Kota Siantar bersih dari tindak pidana korupsi. Untuk itu, Kepala Kejari diminta untuk menuntaskan berbagai kasus yang terjadi. Terutama terkait dengan kasus korupsi Proyek Galvanis Outer Ringroad.
“Kasus korupsi harus dituntaskan dan para pelakunya harus dihukum berat supaya dapat memberi efek jera kepada pelaku lainnya. Terutama menuntaskan kasus Proyek Galvanis Outer Ringroad,” ujar Theo Nababan Ketua GMKI Siantar Simalungun melalui orasinya.
Karena Kepala Kejari Siantar tidak berada di tempat, Mukhlis dari pihak Kejari mengatakan bahwa soal Proyek Galvanis Outer Ringroad, sudah ditindaklanjuti dan sedang menjalani proses peradilan di Pengadilan Tinggi Medan.
“Ya, kita sudah tindaklanjuti dan kasusnya sedang berjalan. Namun, demikian, kita akan sampaikan aspirasi adik-adik mahasiswa kepada Kepala Kejari yang sedang berada di luar kota,” ujar Mukhlis.
Setelah menyampaikan aspirasi dan meminta tanda tangan pihak Kejari Siantar, kelompok mahasiswa bergerak ke Mapolres Siantar menyampaikan tentang maraknya kasus perjudian. Terutama terkait kasus toto gelap (Togel) manual maupun online.
Untuk itu, pihak Polres yang menerima pengunjukrasa melalui Wakapolres Siantar, Kompol Pardamean Hutahaean mengatakan siap menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Kapolres Siantar.
Dari Mapolres, mahasiswa bergerak ke Kantor DPRD Siantar. Meski tidak ada yang menerima, pengunjukrasa tetap melakukan orasi dan minta kepada Ketua DPRD Siantar datang menerima mahasiswa.
Jelang beberapa saat, anggota DPRD Siantar Netty Sianturi dan Andika Prayogi Sinaga SE menemui pengunjukrasa. Bahkan, tanpa pengeras suara sempat mengatakan bahwa DPRD Siantar sedang melakukan rapat penjadwalan KUA-PPAS DPRD Siantar tahun 2024.
Namun, mahasiswa tidak percaya dan tetap meminta ketua DPRD Siantar datang menemui mereka. Meski sempat terjadi dialog dan tidak ada titik temu, anggota dewan tersebut akhirnya meninggalkan pengunjuk rasa untuk kembali mengikuti rapat
Selanjutnya, mahasiswa kembali melakukan orasi. Jelang beberap saat, Wakil Ketua DPRD Siantar Ronald Darwin Tampubolon datang menerima aspirasi mahasiswa. Antara lain mempertanyakan bagaimana pengawasana DPRD Siantar terkait penggunaan anggaran yang dilakukan Wali Kota.
Kemudian, mempertanyakan soal stadion Sangnaualuh yang mangkrak dan Gubernur Sumut pernah berjanji akan membantu anggaran sebesar Rp 50 miliar.
“Kenapa Gubernur tidak mengucurkan dan itu, apakah DPRD tidak mengingatkan Wali Kota. Padahal, kalau ada orang berjanji, kita akan kejar dan bisa lebih optimal pembangunan stadion itu,” ujar Ketua GMKI Siantar Simalungun Theo Nababan melalui pengeras suara.
Selain itu, disoroti juga tentang pembangunan GOR yang memberi dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Apalagi di sekitar lokasi GOR yang dibangun menjadi pusat perbelanjaan modern, berdekatan dengan sekolah.
Menjawab berbagai aspirasi mahasiswa, Ronald mengatakan, pada dasarnya DPRD Siantar sudah melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Kota. Bahkan beberapa waktu lalu mengajukan Hak Angket karena Wali Kota diduga melakukan penyimpangan. Ketika hasil Hak Angket itu disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA), ternyata ditolak.
“Kita bukan eksekutor, tapi hanya menyampaikan ke MA. Kalau soal anggaran pembangunan, APBD 2023 banyak dirobah Wali Kota tanpa sepengetahuan DPRD Siantar. Misalnya soal pembelian mobil dinas yang nyatanya tidak ada ditampung dalam APBD 2023,” ujar Ronald.
Begitu juga dengan asesmen. Meski anggarannya ditolak DPRD Siantar, asesemen tetap dilakukan. “Jadi, itulah salah satu contoh pengawasan yang kita lakukan,” tegas Ronald.
Terkait janji Gubernur, sampai saat ini belum dikucurkan. “Nanti tanggal 21 Gubernur datang ke Siantar untuk revitalisasi lapangan H Adam Malik. Untuk itu, adik-adik mahasiswa boleh langsung mempertanyakannya,” ujarnya.
Meski sempat berdialog, kelompok mahasiswa akhirnya bergerak menuju kantor Wali Kota dan akan tetap melakukan pengawasaan terhadap kinerja DPRD Siantar.
Sementara, di kantor Wali Kota, pintu gerbangnya di tutup rapat dan dijaga aparat keamanan dari Polres Siantar dan Satpol PP yang melakukan pagar betis. Mahasiswa akhirnya berorasi dari luar pagar.
“Wali Kota, temui kami. Kami mau bertanya, mana kesejahteraan yang disebut-sebut itu, mana? Kalau katanya sejahtera, mengapa setiap malam ada anak-anak berkeliaran menjual kacang, apa itu namanya sejahtera?” ujar pengunjuk rasa.
Disinggung juga bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terkait dengan jumlah anak sekolah dan yang lulus SMA. “Tanpa disuruh juga, kami sekolah. Itu bukan prestasi pemerintah. Stunting juga bukan prestasi karena program pemerintah pusat. Soal pembangunan stadion dan janji Gubsu janji Rp 50 miliar mana? Apa kami hanya mendengar janji dari media saja? “ tegas mahasiswa.
Saat berorasi itu, muncul Asisten II Pemko Siantar Junaedi Sitanggang yang berencana menerima aspirasi. Namun, GMKI dan AMM malah menolak karena mereka ingin berjumpa Wali Kota.
Karena Wali Kota yang ditunggu-tunggu tidak hadir juga, kelompok mahasiswa melakukan aksi pembakaran ban. Meski tidak sempat mengganggu arus lalulintas yang tampak ramai karena mendapat penjagaan dari Polres Siantar, asap tebal tampak membubung ke udara.
Akhirnya aksi berakhir seiring dengan semakin mengecilnya api. Kemudian, pengunjukrasa meninggalkan lokasi dan berjanji akan datang dengan jumlah massa yang lebih besar. (In)
