SIANTAR,SENTER NEWS
Rancangan APBD Siantar Tahun Anggaran (TA) 2024 sebesar Rp 1 triliun lebih yang hari ini mulai dibahas, Kamis (9/11/2023) sampai, Rabu (22/11/2023), tidak pro rakyat. Pasalnya Belanja Modal yang notabenenya untuk pembangunan hanya Rp 120,1 miliar lebih.
Bahkan, kalau dicermati lagi, dalam rincian lembaran buku yang tebalnya hampir 10 Cm, Belanja Modal tidak hanya untuk pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur. Tapi, hampir 40 persen dari 120 miliar itu membeli sejumlah peralatan mendukung kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Antara lain, Belanja Modal membeli peralatan olahraga, sepatu lapangan, alat pelindung, alat ekplorasi, peralatan komputer, rambu-rambu lalulintas, elektronik, peralatan jaringan dan sejumlah peralatan mesin dan lainnya.
Anggaran lain yang cukup besar yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, Belanja Pegawai sebesar Rp 508 miliar lebih. Selain untuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), juga tunjangan, uang makan dan lainnya yang dikelola OPD Pemko.
Selanjutnya anggaran yang masih tetap dikelola OPD Pemko, menyangkut Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 317 miliar lebih. Khusus untuk Belanja Barang yang jenisnya habis digunakan seperti ATK, kegiatan kantor dan pengadaan lainnya Rp 85,54 miliar.
Selebihnya, untuk Belanja Jasa menyangkut tentang honorium tim, honorer nara sumber berbagai kegiatan, pengelolaan teknologi informasi dan wibsite, penyusunan jurnal sampai pengelolaan bulletin dan majallah.
Belanja Hibah Rp 69,8 miliar lebih kepada pihak ketiga termasuk kepada KPU, Bawaslu dan Polri sebagai pendukung pelaksanaan Pilkada Wali Kota 2024. Selanjutnya, kepada badan, lembaga organisasi berbadan hukum, sukarela bersifat sosial yang terdaftar dan lainnya.
Sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang juga untuk pihak ketiga termasuk rumah ibadah, dan organisasi dan bantuan kepada pihak lainnya sebesar Rp 4,6 miliar lebih.Terakhir, Biaya Tak Terduga yang sewaktu-waktu diperlukan Rp 7 miliar.
Khusus Belanja Pegawai Rp 508 ,miliar dinilai terlalu besar karena kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Siantar masih sangat rendah. Apalagi sumber Daya Manusia pejabat yang diangkat Wali Kota tidak sesuai latar belakang dan disiplin ilmu masing-masing.
“Pengangkatan pejabat yang dilakukan tidak sesuai forsinya. Diantaranya, ada dokter hewan yang malah ditempatkan sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan masyarakat. Apa manusia disamakan dengan hewan?” kata Wakil ketua DPRD Siantar, Mangatas Silalahi, Rabu (8/11/2023).
Bahkan, pengangkatan pejabat menuai tandatanya besar. Masalahnya, sudah menjadi rahasia umum kalau pengangkatan pejabat pakai bandrol. Artinya siapa yang punya uang dan punya kedekatan kepada orang tertentu akan diangkat tanpa memperhatikan latar belakang kemampuan.
“Ada Camat yang diangkat tanpa memiliki latar belakang pengalaman atau ilmu kepemerintahan . Tapi, yang sekolah khusus pemerintahan malah ditempatkan di posisi lain yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya,” kata Ilhamsyah Sinaga anggota DPRD Siantar dari Komisi I yang membidangi kepegawaian.
Sebelumnya, anggota DPRD Siantar, Daud Simanjuntak menyatakan, soal Belanja Pegawai yang diajukan melalui Rancangan APBD Siantar TA 2024 harus diefektifkan. Apalagi jumlah ASN di lingkungan Pemko belum jelas.
“Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN harusnya mempertimbangkan kinerja. Sementara, banyak keluhan masyarakat terkait rendahnya pelayanan. Sehingga, anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan out put yang dihasilkan,” kata Daud.
Daud Simanjuntak memetik kalimat “Kalau ikan kepalanya busuk, berarti bagian badan yang lain juga busuk”. Artinya, kalau pimpinan tidak baik berarti “kabinet” atau pembantu Wali Kota di bawahnya juga tidak baik.
Terpisah, Metro B Hutagaol menyatakan, soal anggaran yang diajukan melalui Rancangan APBD 2024 tentu akan berobah setelah dibahas melalui komisi masing-masing dan Badan Anggaran.
“Pembahasan pada tingkat Komisi akan mencermati anggaran yang diajukan dalam rancangan APBD 2024 itu. Kemudian, disampaikan kepada Badan Anggaran sebagai rekomendasi. Jadi, kita siap mencermatinya,” kata Metro.
Andika Prayogi Sinaga, Ketua Komisi I DPRD Siantar menyatakan, pada rapat Komisi yang membidangi pemerintahan dan kepegawaian, pihaknya tentu siap membahas dengan seksama. Khususnya terkait dengan Belanja Pegawai.
“Kalau mencermati besaran APBD Siantar tahun 2024 khususnya untuk Belanja Pegawai yang akan dibahas, kita pikir sangat perlu diperhatikan. Kalau tidak prioritas, tentu bisa saja dihapus atau dicoret,” kata Andika Prayogi Sinaga. (In)
