SIANTAR, SENTERNEWS
Kenaikan harga beras yang berangsur-angsur naik kemudian terus melejit membuat rakyat berekonomi kelas bawah semakin menjerit. Sementara, upaya yang dilakukan Pemko Siantar melalui pasar murah, banyak tidak diketahui masyarakat.
Kenaikan harga beras paling murah sampai paling mahal di pasaran yang semula Rp 10 ribu perkilo gram pada akhirnya menjadi Rp 12 ribu sampai Rp 14 ribu perkilogram. Bahkan, kenaikan itu terkesan seperti tak terkendali.
Pantauan di sejumlah warung atau kedai yang menjual beras kemasan atau karung, masyarakat biasanya membeli beras berbagai merek untuk ukuran 5 kilogram antara Rp 60 ribu sampai Rp 75 ribu dan ukuran 10 kilogram Rp 120 ribu sampai Rp 150 ribu.
“Ya, ini baru beli beras merek Hariara ukuran 5 kilo seharga Rp 75 ribu. Memang ada juga harga Rp 70 ribu. Tapi, saya biasa pakai beras ini,” kata Halimah (63) warga Jalan Pattimura, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kamis (5/10/2023).
Sementara, warung atau kedai yang menjual beras karungan mengatakan, harga jual terpaksa mereka naikkan karena harga beli juga naik.Dan, harga tersebut dikatakan tidak bisa ditawar. “ Karena harga beli terus naik, kita juga terpaksa naikkan,” kata pemilik kedai yang juga turut menjual beras di Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur.
Tidak jauh beda dengan penjual beras eceran di Pasar Horas Kota Siantar. Kenaikan harga beras menurutnya membuat pembeli jadi berkurang . “Memang tetap saja ada beli beras eceran. Tapi, gitulah ada beli dua atau tiga kilo,” kata pedagang beras di Gedung III lantai I Pasar Horas sembari mengatakan harga beras paling murah Rp 10.500 per kilogram.
Hasil jejak pendapat dengan masyarakat kecil bawah yang berpenghasilan tidak tetap dan rendah, kenaikan harga beras paling memberatkan. Apalagi memiliki anak minimal tiga orang ditambah dengan suami dan istri.
“Satu minggu, saya paling sedikit membeli beras sebanyak 10 kilo. Kalau sebulan bisa jadi 40 kilo. Karena harganya naik, berat kali rasanya. Apalagi penghasilan bapak anak-anak (suami-red) tak tentu,” kata Ibu Mira (51) warga Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara.
Ibu Mira yang mengaku ada mendapat bantuan sosial berupa beras dari pemerintah mengatakan, beras yang diambil dari Kantor Pos minggu lalu sudah habis.”Kalau bantuan pemerintah itu sedikit meringankan. Tapi, itupun mau terlambat,” katanya.
Sementara, banyak kaum ibu yang suaminya berpenghasilan pas-pasan mengaku bahwa beban hidup sekarang semakin berat. Masalahnya, harga-harga kebutuhan lain juga mahal. Misalnya untuk membeli ikan untuk lauk juga mahal. Belum lagi minyak goreng.
“Nggak taulah, apa pemerintah melihat penderitaan rakyat seperti kami yang penghasilannya tidak tetap? Jadi, kalau ada yang bagi-bagi beras secara gratis rasanya sangat membantu,” kata Mak Didi yang suaminya sebagai kuli bangunan dan sudah seminggu tidak bekerja. Sehingga terpaksa mencari botot atau kerja apa saja yang penting halal.
Herbert Aruan, Kadis Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Siantar membenarkan harga beras mengalami kenaikan. Untuk mengantisipasi kenaikan harga tersebut, pihaknya telah melakukan Pasar Murah di 8 kecamatan sejak 2 sampai 4 Oktober 2023.
“Pasar murah kita lakukan secara serentak di delapan kecamatan sebanyak 7 ton,” katanya sembari mengatakan bahwa persediaan atau stock beras mencukupi. Sedangkan pantauan harga di pasaran antara Rp 10.400 sampai Rp 14.500 per kilogram.
Sementara, soal adanya informasi pasar murah yang dilakukan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Siantar, tidak banyak diketahui masyarakat karena tidak ada pemberitahuan secara terbuka. Baik melalui RT maupun kelurahan.
“Nggak tau kapan dan dimana dilakukan pasar murah?” kata warga Kelurahan Marihat, Kecamatan Siantar Marihat. Hal senada juga disampaikan beberapa warga di kelurahan lainnya di sejumlah kelurahan beberapa kecamatan.
Terpisah, Andika Prayogi Sinaga Ketua Komisi I DPRD Siantar mengatakan, terkait adanya bantuan sosial dari pemerintah seharusnya tepat waktu dan kualitas beras juga harus bagus.
“Ada beberapa laporan masyarakat yang kita terima soal kualitas dan waktu pembagian beras. Untuk itu, Dinas Sosial harusnya melakukan pemantauan terhadap Bansos itu agar tidak terlambat,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan, masyarakat berpenghasilan rendah memang mengalami kesulitan membeli beras yang harganya terus naik. Kemudian, kalau ada pasar murah, Pemko melalui dinas terkait harus mengumumkannya secara terbuka dan mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kasihan kita melihat masyarakat yang penghasilannya rendah karena harga beras terus naik. Bahkan, saya malah sering menerima keluhan masyarakat. Jadi, karena iba, saya memang sempat memberikan beras kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya mengakhiri. (In)
